Dugaan keterlibatan itu diketahui dalam dokumen "Daftar Pengurus HTI se-Indonesia". Koordinator Kopertis V DIY, Bambang Supriyadi mengatakan belum mengetahui hal itu. Namun, ia mengungkapkan hal itu bisa saja terjadi.
Baca: HTI Yogya Tutup Kantor
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Itu mungkin saja. Tentunya, beda dengan NU dan Muhammadiyah," ujar Bambang saat dihubungi Metrotvnews.com di Yogyakarta pada Kamis, 20 Juli 2017.
Apabila benar demikian, Bambang mengimbau para akademisi dan mahasiswa tidak terjerumus dengan ormas HTI. Menurutnya, hidup di Indonesia dengan masyarakat sangat majemuk tidak tepat dengan ide khilafah yang diusung HTI.
"Kami belum bisa mengambil tindakan soal ini. Kopertis sebagai kepanjangan Kementerian Ristek Dikti akan menunggu petunjuknya. Jika pemerintah menyatakan perlu bertindak sesuatu, kita akan melakukan," ungkapnya.
Bambang mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas soal organisasi tertentu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
"Sebelum ini (pelarangan HTI) kami sudah bertemu Menhan (Menteri Pertahanan) Januari 2017 lalu dengan pimpinan perguruan tinggi di DIY. Hasil pertemuan itu harus mewaspadai dengan organisasi yang memiliki ideologi tak sesuai dengan Pancasila," ungkapnya.
Baca: Delapan Dosen UGM jadi Pengurus dan Simpatisan HTI
Keterlibatan para dosen di pengurusan HTI terungkap dalam dokumen tersebut. Tak saja dosen swasta, dosen di Universitas Gadjah Mada pun terlibat sebagai pengurus maupun anggota HTI DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
