Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen PU PR, Sri Hartoyo menjelaskan anggaran Rp10 triliun tersebut akan disalurkan selama lima tahun. Tujuannya, kata dia, untuk memperbaiki lingkungan perkotaan yang masih kumuh.
"Artinya, untuk mencegah masyarakat dari jangkauan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nanti pemerintah provinsi dan kota akan digerakkan melalui dana itu," kata Sri Hartoyo saat meninjau Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Selasa (15/11/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Karangwaru, Tetap Bersih dan Rapi meski Terbelah Sungai
Ia mengatakan, Kementerian PU-PR menarget pengentasan kawasan kumuh seluas 23 ribu hektare selama lima tahun. Dari jumlah tersebut, 2.500 hektar di antaranya dalam kondisi sangat kumuh.
"Sisanya, ada yang kumuh ringan, pencegahan, dan peningkatan kualitasnya. Semua akan berjalan berbasis IBM," kata dia.
Menurut dia, program yang mendasarkan gerakan masyarakat cukup efektif berjalan. Ia menyebut saat ini ada 40 kota di Indonesia yang telah menetapkan diri sebagai kawasan kota tanpa kumuh.
Target perbaikan kawasan kumuh perkotaan tergantung pada perencanaan masing-masing pemerintah kabupaten kota. Sebab, kewenangan menetapkan kota tanpa kumuh adalah pemerintah daerah. "Targetnya ada 269 kota dalam lima tahun," ucapnya.
Baca: Para Menteri Takjub dengan Kota Tanpa Kumuh Yogya
Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono, menambahkan, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat terbilang efektif berjalan. Menurut dia, program IBM juga bisa menyerap tenaga kerja melalui padat karya.
"Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Karangwaru ini hanya sebagai salah satu contoh," kata Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
