Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati menjelaskan pemberhentian kepala daerah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo otomatis menjadi bupati.
"Nanti DPRD sekaligus mengusulkan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) melalui Gubernur (DIY)," kata Akhid kepada Medcom.id pada Rabu, 3 Juli 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Tak ada aturan secara detail mekanisme persiapan pemberhentian kepala daerah itu. Rapat nanti hanya mengumumkan pemberhentian atau pengunduran diri bupati dan paripurna pengusulan wakil bupati menjadi bupati.
"Jadi semacam saya hanya membacakan pemberhentian bupati dan wakilnya naik. Syaratnya nanti harus dihadiri 3/4 anggota DPRD, atau sebanyak 30 orang harus hadir," kata dia.
Pengisian jabatan wakil bupati dilakukan lewat pengajuan surat dari bupati ke DPRD. DPRD akan membuat panitia khusus yang bertugas mengurus mekanisme pengisian jabatan wakil bupati.
"Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang tatib (tata tertib) dewan, apabila wakil bupati dalam keadaan kosong, berhalangan, atau dalam hal ini naik menjadi bupati, pengisiannya melalui mekanisme DPRD dengan cara pemilihan di DPRD," ujarnya.
Pengisian jabatan wakil bupati selambat-lambatnya diproses 18 bulan setelah pelantikan bupati. Ia berharap proses ini tidak molor.
"Program-program pemerintah (Kulon Progo) saat ini banyak yang belum terealisasi. Program strategis yang masih setengah-setengah banyak banget," ungkapnya.
Akhid berharap Hasto bisa memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat saat menjabat Kepala BKKBN. Walaupun dia mengakui, masyarakat Kulon Progo terpaksa merelakan putra daerahnya tak menyelesaikan tugas pada periode kedua ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
