Pemkot Semarang akan Bebaskan Warga Miskin dari PBB

medcom.id, Semarang: Pemerintah Kota Semarang siap membebaskan warganya yang tergolong miskin dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Warga yang tidak harus membayar PBB adalah yang memiliki aset bumi dan bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp130 juta.
 
"Kalau NJOP-nya kecil, pasti rumahnya kecil. Kalau tidak, letaknya di pinggir kota atau tidak strategis yang notabene rumah seperti itu dimiliki oleh warga yang tidak mampu," kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 6 Oktober 2017.
 
Hendrar mengatakan, bakal merealisasikan kebijakan itu pada 2018. Tujuannya, untuk memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakat Semarang.
"Buat apa kotanya maju, tetapi yang sejahtera itu-itu saja dan yang miskin makin miskin. Harus disiasati melalui strategi subsidi silang seperti ini, agar seluruh pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata," jelas Hendrar.
 
Pemkot Semarang optimistis, kebijakan tersebut tidak sampai mengurangi pendapatan daerah dari sektor PBB. Sebagai perbandingan, tahun ini, Kota Semarang pasang target PBB sebesar Rp330 miliar.
 
Menurut Hendrar, realisasi PBB di Kota Semarang per 31 Agustus sebesar Rp310 miliar atau mencapai 93,94 persen. "Kita optimis PBB tahun ini sesuai target. Makanya, kita harus berkomitmen ke depan pembangunan Kota Semarang akan lebih nge-gas lagi dan lebih baik lagi," jelasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(NIN)