Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X, MTVN - Ahmad Mustaqim
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X, MTVN - Ahmad Mustaqim (Ahmad Mustaqim)

Konflik Tanah, Sultan Yogya Dilaporkan ke Presiden Jokowi

sengketa tanah
Ahmad Mustaqim • 15 September 2015 21:07
medcom.id, Yogyakarta: Gubernur sekaligus Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dilaporkan ke Presiden Joko Widodo oleh Gerakan Anak Negeri Anti Diskrinasi (GRANAD). Surat laporan bertanggal 12 September 2015 dan nomor 001/GRANAD/IX/2015 itu bertuliskan "Laporan Tentang Potensi Indikasi Gerakan Separatis di DIY" yang dikirim melalui pos pada Senin (14/9/2015) lalu.
 
Ketua GRANAD, Willie Sebastian menjelaskan, laporan yang ia sampaikan ke Presiden merupakan buntut dari ketidakpastian hukum atas status kepemilikan tanah di Yogyakarta. Hal itu didasarkan atas surat bernomor K.898/I/A/1975 yang diteken Wakil Kepala Daerah DIY waktu itu, Paku Alam VIII tertanggal 5 Maret 1975, yang melarang WNI non pribumi memiliki hak atas tanah di Yogyakarta.
 
Keputusan itu berarti WNI nonpribumi yang memiliki tanah di Yogyakarta harus bersedia sewaktu-waktu menyerahkan tanahnya jika diminta. Surat tersebut diteken oleh Paku Alam VIII karena saat itu, kepala daerah, dalam hal ini gubernur sekaligus Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan HB IX menjabat sebagai Wakil Presiden RI. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Permasalahan seperti ini yang ada di daerah sering tidak terpantau oleh pusat," kata Willie saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa (15/9/2015).
 
Willie juga mengatakan, pelaporan yang ia layangkan juga atas dasar pemerintah Yogyakarta yang telah mengabaikan rekomendasi Komnas HAM dan Badan Pertanahan Nasional terkait pencabutan aturan itu. Dalam rekomendasi itu, kedua lembaga tersebut meminta Pemerintah Yogyakarta, dalam hal ini pihak keraton dan pakualaman, mematuhi peraturan pengelolaan tanah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
 
"Kami juga melampirkan pernyataan gubernur, Pemda, dan BPN DIY yang menyatakan di Yogyakarta tidak ada tanah negara, tapi semua tanah keraton," kata dia. 
 
Menurutnya, aturan seperti itu tidak ada dalam struktur negara. Sebab, di dalam aturan UU Nomor 5 Tahun 1960 hanya mengenal dua status kewarganegaraan dalam kepemilikan tanah, yakni WNI dan WNA.
 
"Kenapa kami tuliskan hal ada indikasi tindakan separatis, karena di Yogyakarta seperti terjadi pengambilalihan hak menguasai negara terhadap tanah negara menjadi tanah milik badan hukum warisan budaya kasultanan atau kadipaten pakualaman yang menggunakan dana dari APBN," ujarnya.
 
Dalam salinan yang diterima Metrotvnews.com, laporan tersebut juga ditembuskan di beberapa instansi negara. Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan, para menteri koordinator, Menteri Agraria, Polri, BIN, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, KPK, gubernur seluruh Indonesia, termasuk Gubernur DIY.
 

(RRN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif