Hal itu disampaikan Ketua Tim Pembela Aset Negara, Achmad Michdan, yang mendampingi warga dari lima desa itu. Kelima desa tersebut berlokasi tak jauh dari area pabrik.
Michdan mengatakan mereka akan mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Senin 17 April 2017. Mereka akan menyampaikan data dan fakta yang mendukung pengoperasian pabrik.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Kedatangan kami untuk menyampaikan bahwa apa yang terjadi selama ini tidak benar. Mereka (Komnas HAM) harus mendapatkan data yang benar," kata Michdan ditemui di Solo, Jawa Tengah, Minggu 16 April 2017.
Michdan juga menyampaikan kekecewaan warga pada Komnas HAM. Lembaga itu mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo untuk menghentikan pengoperasian pabrik. Komnas HAM menggunakan data yang persis dengan kelompok yang menolak pabrik.
"Langkah Komnas HAM itu telah membuat 7.000 warga marah," lanjut Michdan yang mendapat surat kuasa mendampingi warga.
Sementara itu, anggota Tim Pembela Aset Negara, Mahendradata menambahkan warga lima desa itu tak merasa dirugikan dengan pengoperasian pabrik. Justru, mereka merasa terbantukan.
Kehadiran pabrik semen itu telah membuka banyak peluang dan kesempatan di kawasan yang dikenal tandus itu. Anak-anak bisa mendapatkan pendidikan lebih baik, kaum ibu mendapatkan pelatihan keterampilan untuk berwirausaha, dan para pemuda mendapatkan pekerjaan. Hal itu berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan warga.
"Tolak ukur paling mudah ialah, angka pernikahan di bawah umur turun drastis. Salah satunya karena banyak sekolah yang disuport pabrik semen," kata Mahendradatta.
Kehadiran PT Semen Indonesia juga membawa perbaikan infrastruktur. Tadinya warga Desa Pasucen dan Kajar sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus mengambil air dari sumber yang letaknya sangat jauh dengan cara dipikul atau digendong.
Sekarang, setelah dilakukan pipanisasi oleh pihak pabrik, persoalan itu terselesaikan. Oleh karena itu, Mahendradatta mengaku heran belakangan ini bermunculan aksi penolakan.
Mahendratta juga menyayangkan aksi demonstrasi menolak pengoperasian pabrik. Sebab, demonstran justru bukan berasal dari Rembang, khususnya yang bermukim di sekitar pabrik.
"Intinya gerakan kemarin, termasuk yang mengecor kaki itu bukan gerakan warga Rembang. Tetapi mengatasnamakan warga Rembang," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
