PMII Jepara demo di depan kantor DPRD Jepara tolak kenaikan Tunjangan Pengahasilan Pegawai (TPP). (Metrotvnews.com/Rhobi Shani) (Rhobi Shani)

Tolak Kenaikan TPP, Mahasiswa Geruduk DPRD dan Kantor Bupati Jepara

pemda

Rhobi Shani • 16 Januari 2017 15:35

medcom.id, Jepara: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi menolak kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai di jajaran Pemerintah Kabupaten Jepara, Senin (16/1/2017). Kenaikan TPP dinilai tidak pantas diberikan, sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) dianggap belum maksimal.

Di tengah guyuran hujan, dengan membawa keranda, massa berorasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jepara. Usai berorasi dan membakar ban, perwalikan mahasiswa ditemui Sekretaris Dewan Mas’ud. "Pimpinan dewan sedang reses," katanya.

Selanjutnya, massa menyasar Kantor Pemkab Jepara. Massa kembali berorasi dan membentangkan spanduk penolakan kenaikan TPP. Mendapat pengamanan Satpol PP dan kepolisian, massa ditemui Asisten 1 Bupati Jepara Ahmad Junaedi.

Koordinator aksi Sunani menyampaikan, aksi ini menyikapi rencana Pelaksana tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajat yang akan menaikan tunjangan ASN. Sunani menilai, kenaikan itu tidak pantas karena pelayanan terhadap masyarakat selama ini belum maksimal.

“Pelayanan rumah sakit belum maksimal. Angka kasus HIV/AIDS dan putus sekolah di Jepara masih tinggi. Pendidikan dan kesehatan masih bermasalah,” seru Sunani.

Sunani menuntut kenaikan harus dipertimbangkan lagi. Karena jangan sampai TPP justru merugikan rakyat kecil. Sementara di sisi lain, pajak dan retribusi dinaikkan.

Asisten 1 Bupati Jepara Ahmad Junaedi yang menerima demontrans menyampaikan, akan menyampaikan aspirasi mahasiswa pada Plt. Pihaknya tak memenuhi permintaan massa, yaitu penandatanganan surat kesepakatan bahwa aspirasi akan ditanggapi Pemkab Jepara.

“Asprasi akan disampaikan ke Plt. Itu kewenangan pimpinan,” kata Junaedi usai menemui massa di tengah guyuran hujan.

Selain menolak kenaikan TPP, massa juga menuntut penegakan peraturan daerah. Khususnya berkaitan pasar modern yang terus menjamur dan tidak tepat aturan. Selain itu, perizinan pasar modern harus dibatasi agar tidak merugikan pasar tradisional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(SAN)