Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta (kedua kiri) bersama anggota komite, Selasa, 2 Juli 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta (kedua kiri) bersama anggota komite, Selasa, 2 Juli 2019. Medcom.id-Ahmad Mustaqim. (Ahmad Mustaqim)

Dinas Pendidikan Yogyakarta Diminta Perhatikan Anak Disabilitas

disabilitas Pendidikan Tinggi
Ahmad Mustaqim • 02 Juli 2019 16:46
Yogyakarta: Sejumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kesulitan mendaftar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Masalahnya beragam, mulai dari belum keluarnya nilai ujian nasional bahasa Indonesia hingga sekolah yang tak menerima siswa disabilitas.
 
Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Setia Adi Purwanta mengatakan masalah bagi siswa berkebutuhan khusus terjadi sejak 2003. Meskipun, pemerintah setempat telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 soal Komiter disabilitas untuk ikut mengawal pelayanan disabilitas, salah satunya di dunia pendidikan.
 
"Langkah terdekat kami akan memediasi dinas pendidikan dengan pihak yang mengalami masalah. Kami minta penyelesaian persoalan bagi yang terkena kasus," kata Adi di kantor komite, Selasa, 2 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adi menjelaskan berulangnya kasus demikian akibat kebijakan yang sudah baik namun tak dijalankan. Adapun pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten maupun provinsi. 
 
Adi meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tak mengabaikan siswa berkebutuhan khusus. Meskipun, ia saat ini belum membaca secara detil kebijakan dinas pendidikan soal nilai hasil ujian nasional SLB yang lambat dibanding PPDB.
 
"(Pemberian nilai) memang terlambat atau diabaikan. Ini perlu mendapat perhatian dulu. Penolakan yang berulang-ulang harus segera mendapatkan penyelesaian. Jangan sampai terjadi pengabaian atau penolakan secara halus," jelas Adi. 
 
Komisioner Bidang Aduan dan Pemantauan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY, Winarta mengatakan penyandang disabilitas juga mempunyai hak atas pendidikan. Salah satunya diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
 
"Setiap tahun kita lakukan pemantauan terkait PPDB. Tahun ke tahun ada kemajuan, tapi masih didapatkan persoalan-persoalan berkaitan dengan hak disabilitas," kata Winarta. 
 
Menanggapi hal itu, Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan tak ada niat pengabaian pada siswa berkebutuhan khusus. Ia berjanji akan mencari jalan pecahan masalah.
 
"Nanti saya tanya masalahnya apa. Nanti saya minta segera (diselesaikan) itu," ungkap Aji.
 
Menurut Aji siswa dari SLB yang mendaftar ke SMP negeri semestinya tidak ada masalah. Pihak sekolah sudah memberikan waktu tersendiri bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mendaftar di sekolah negeri. Setelah itu, pendaftaran dilanjutkan bagi yang reguler.
 
"(Lulusan) SLB silakan mendaftar, tidak ada masalah. Anak SLB nggak ada yang kita tolak. Maksimal dua orang (disabilitas) per rombongan belajar. Tergantung kelasnya. Jika ada lima kelas, berarti ada (kuotanya) 10 (anak)," ujar Aji. 
 
Aji menegaskan pemerintah tak membatasi anak berkebutuhan khusus masuk sekolah reguler sejauh tak menemui hambatan. "Intinya supaya anak bisa tetap belajar di sekolah reguler. Tuna rungu tidak masalah," pungkas Aji.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif