"Usulan Menteri Susi untuk memperpanjang penggunaan cantrang ini bukan penyelesaian yang diharapkan nelayan. Ini hanya karena ketidakjelasan dalam menyelesaikan kasus cantrang," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPNSI Riyono di Semarang, Kamis, 4 Mei 2017.
Menurut dia, polemik cantrang sudah berjalan 2,5 tahun, sejak Januari 2015. Ditandai dengan lahirnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2015 sampai diganti menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/2016.
Ia menyebutkan, alasan bahwa penggunaan cantrang merusak ekosistem sampai sekarang belum pernah disampaikan secara gamblang kepada nelayan. Penilaian itu dianggap hanya klaim sepihak Menteri Susi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Riyono menilai perpanjangan penggunaan cantrang ini baru sebatas klaim di media massa yang secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum.
Ia tidak ingin kembali terjadi nelayan-nelayan ditangkap di luar Jawa saat melaut karena alasan Permen 71/2016. "Kajian dan uji petik yang dilakukan oleh DPRD Jateng bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng serta nelayan bersama BBPI sebagai UPTD KKP pada Mei 2016 di Tegal membuktikan bahwa cantrang tidak merusak dan aman digunakan oleh nelayan," ujarnya.
Di sisi lain, Riyono mengatakan bahwa pergantian alat tangkap yang diperuntukkan nelayan kecil di bawah 30 gross ton sampai 2017 juga masih sangat minim, hanya 7-10 persen pelaksanaannya karena adanya gagal lelang di 2016.
Keputusan perpanjangan penggunaan alat tangkap cantrang, kata Menteri Susi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Tadi saya menghadap Presiden. Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari Presiden. Kita perpanjang cantrang sampai akhir 2017. Dan itu terutama untuk wilayah Jateng saja," kata Susi usai bertemu Presiden di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu 3 Mei 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
