Servasius Wue Ketua RT 34 RW 10 Baciro, menjelaskan, depo LPG Pertamina yang terletak di wilayahnya belum memiliki izin HO kegiatan pengepresan.
Ia menjelaskan pihak Pertamina sudah mencoba meminta tanda tangan persetujuan warga sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya HO. Namun, sebagian besar warga menolak.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Warga yang tinggal di RW sekitar depo tak menyetujui. Saya juga tidak mau memberi izin," tegas Servasius saat melaporkan kegelisahan warga ke DPRD Kota Yogyakarta, Rabu, 22 Maret 2017.
Warga keberatan memberi izin sebab tercium bau gas menyengat dari dalam depo. Warga barsedia memberi izin jika tidak tercium bau gas kembali.
"Kalau izin HO distribusi dan dan penimbunan kami tidak masalah. Kalau HO pengerpresan selama masih tercium bau, tidak akan kami izinkan," tegasnya.
Ia menjelaskan awalnya depo tersebut difungsikan untuk penyimpanan dan distribusi tabung gas LPJ. Berjalannya waktu depo juga diperuntukkan kegiatan pengepresan tabung gas LPG tak terpakai.
Satu suara, Ketua Rw 07 Baciro, Teta juga tidak akan mengeluarkan izin sebelum bau gas hilang. Ia yakin Pertamina memiliki standarisasi pengepresan tabung yang aman dan tak menimbulkan bau gas menyengat.
Manajer Komunikasi Area Jateng dan DIY Pertamina, Andar Titi Lestari mengakui perizinan masih dalam proses pengurusan. Pertamina sudah berkomunikasi dengan warga terkait izin HO dan sepakat menyanggupi tuntutan warga untuk menghilangkan bau.
Saat ini Pertamina tengah mencari cara dan teknologi baru untuk mengecek tabung gas tanpa mengeluarkan bau tidak sedap.
"Bau menyengat berasal dari gas yang dipakai untuk mengecek kebocoran pada tabung LPG. Sementara proses pengepresan kami hentikan sampai tidak ada bau lagi," ujar Andar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
