Selain itu, Ganjar juga memberikan PR jangka pendek berupa penanganan bencana alam, wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD), angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Terpenting, kepala daerah harus selalu siaga bencana. Ini tidak boleh ditawar karena Jateng dijadikan provinsi percontohan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai daerah tangguh bencana,” kata Ganjar dalam sambutannya usai melantik 17 kepala daerah di Lapangan Pancasila Simpanglima, Semarang, Rabu (17/2/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ganjar menambahkan pertimbangan PBB menjadikan Jateng sebagai provinsi percontohan tangguh bencana karena terdapat jiwa gotong royong yang tidak dipunyai oleh bangsa atau negara lain.
“Bencana di sana (di negara lain, red.) juga ada. Namun di sana tidak ada adalah spirit atau semangat masyarakat yang terlibat gotong royong," kata dia.
Hal lain yang harus segera ditangani di Jawa Tengah, lanjut Ganjar, antara lain perlindungan anak dari kejahatan sosial dan masalah sistem kontrol sosial serta perhatian orang tua, penanganan eks pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), efektivitas komunikasi dan informasi kepada masyarakat, serta perbaikan sektor layanan publik.
“Sektor layanan publik berdasarkan laporan Ombudsman kurang. Rapornya masih merah. Contohnya dalam hal pelayanan KTP di beberapa daerah. Saya masih sering dapat laporan ada pungli (pungutan liar, red.). Itu harus dihapuskan,” kata Ganjar.
Ganjar juga berharap kepala daerah membuka kanal komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Kepala daerah diminta lebih sering bertemu secara fisik, dialog interaktif, atau aktif di media sosial. "Sehingga kebijakan dapat diambil dengan cepat dan dapat merespons secara cepat berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
