"Masih banyak jalur difabel yang terlalu tinggi tanjakannya serta pegangannya terlalu licin untuk para pemakai kursi roda. Contohnya, ada di gedung DPRD ini. Juga loket di pelayanan umum masih terlalu tinggi untuk pengguna kursi roda," jelas Perwakilan Sapda DIY, I Made Sudana saat beraudiensi di kantor DPRD DIY, Kamis (3/12/2015).
Selain itu, fasilitas di jalanan umum seperti di trotoar juga dirasa belum mendukung kaum Difabel. "Trotoar masih banyak penghalangnya seperti pedagang kaki lima, parkir kendaraan, patok jalan dan ada juga beberapa yang rusak sehingga menyulitkan kaum difabel untuk melintas," kata dia
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Massa Sapda juga meminta pemerintah menegakkan Perda Nomor 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Sementara itu, Direktur LSM IDEA, Wasingatu Zakiya justru menyoroti minimnya anggaran daerah untuk difabel. Bahkan, Zakiya menyarankan agar pemerintah melibatkan kaum difabel dalam pembahasan anggaran.
Anggota DPRD DIY dari Fraksi PKS Huda Tri Yudiana yang menerima perwakilan Sapda mengatakan Perda nomor 4/2012 sebenarnya sudah mengatur standarisasi pembangunan fasilitas dan sarana bagi kaum difabel untuk bangunan, gedung atau kantor. "Begitu juga untuk gedung lama haru smenyesuaikan sesuai Perda," tegasnya.
Selain itu dewan telah mengupayakan pencegahan dengan pemeriksaan TORCH (toxoplasma, other infections, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus) bagi kaum difabel pada APBD 2016. Sehingga diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini, akan menghindari anak-anak lahir difabel.
Sementara Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Okto Noor Arafat mengatakan Pemda DIY kini tengah mendorong terbentuknya rintisan kecamatan ramah difabel di Kota Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
