Melansir Antara, Kamis 4 Februari 2016, Kepala Badan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan, Sri Rusminingsih, mengatakan, dana tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Bentuknya, program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSP).
"Akan tetapi, dari 13 kelurahan tersebut, ada lima kelurahan yang menjadi prioritas untuk pengentasan kawasan kumuh. Karena kondisinya sudah cukup memprihatinkan," katanya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Lima kelurahan tersebut, yaitu Padukuhan Kraton, Pasir Kraton Kramat, Kandang Panjang, Bandengan, dan Krapyak. Rencananya, dana bantuan pemerintah pusat digunakan untuk optimalisasi drainase dan penataan jalan kawasan.
Kota Pekalongan, kata dia, menjadi salah satu penerima program NUSP dari 20 kota/kabupaten di Indonesia. Perencanaannya sudah dimulai dari 2014 sedang implementasinya pada 2015, 2016, dan 2017.
"Penataan kawasan kumuh akan dilaksanakan masyarakat melalui BKM untuk skala lingkungan. Adapun oleh DPU untuk skala kawasan kumuh," katanya.
Penjabat Sekertaris Daerah Kota Pekalongan, Slamet Prihantono, mengatakan, pemkot sedang mengupayakan cara untuk mengatasi perumahan kumuh yang diakibatkan rob atau banjir.
"Kami mengapresiasi pemerintah pusat karena membantu pendanaan. Dana yang dimiliki pemkot kecil untuk memenuhi kebutuhan yang besar dalam mengatasi perumahan kumuh," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
