"Kami menargetkan pada 2017 pembangunan sudah dimulai," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Pramono, di Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (12/8/2016).
Menurut Pramono, pembangunan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) menjadi kebutuhan mendesak di DIY karena blok khusus perempuan yang ada di Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta saat ini hanya mampu menampung 115 napi perempuan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara lembaga pemasyarakatan perempuan yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 3 hektare itu diperkirakan mampu menampung 250 narapidana perempuan.
Pramono mengatakan pembangunan lapas perempuan itu diperkirakan akan membutuhkan kucuran dana Rp104 miliar dari pusat. "Besaran dana itu masih gambaran kasar, kami masih akan menghitung lagi dengan pihak yang ahli di bidang itu," kata Pramono.
Lapas perempuan itu, kata dia, akan dibangun di atas tanah milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat karena tidak ada anggaran khusus untuk pengadaan tanah sendiri. Sementara hingga saat ini Kanwil Kemenkum dan HAM DIY masih menunggu "serat kekancingan" atau sertifikat hak pinjam pakai atas tanah Keraton.
"Kami masih belum mendapat kekancingan dari Ngarsa Dalem (Sultan HB X)," kata Pramono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
