Pengacara publik LBH Yogyakarta, Rizky Fatahillah, mengatakan, pendirian posko menjadi langkah baik untuk mengoreksi dan mendekatkan aparat dengan masyarakat. Menurutnya, pengalaman Haris Azhar dilaporkan ke Bareskrim Polri atas aduannya, kemungkinan juga dialami sebagian masyarakat di daerah lain.
"Masalah yang dilakukan aparat tidak hanya pada narkoba, tapi juga masalah lain. Masyarakat bisa mendaftarkan aduannya ke LBH Yogyakarta," kata Rizky, usai pendirian Pokso Darurat Bongkar Aparat di LBH Yogyakarta, Jumat (12/8/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menjelaskan jam operasi posko tidak dibatasi waktu. LBH bersama SMI, kata dia, akan membentuk tim khusus untuk mendalami aduan yang didapat. "LBH akan mendampingi bantuan hukum bagi pihak yang menyampaikan aduan," katanya.
Ia berharap siapapun masyarakat yang mengalami masalah, seperti penelantaran kasus ataupun adanya tekanan pihak tertentu bisa memanfaatkan posko pengaduan. "Ini sekaligus untuk membantu kinerja aparat agar lebih profesional," ujarnya.
"Kami mendorong publik lebih berani melaporkan aparat yang mengurangi hak atau merugikan warga negara. Ini sekaligus mendorong agar aparat bisa bersih dari bisnis permasalahan negara," timpal Eko Prasetyo, Direktur SMI.
Eko mengaku akan mengajak sejumlah elemen untuk bergabung dalam posko tersebut, seperti mahasiswa dan kelompok lain untuk menangani masalah hukum.
"Kami akan aktif membuka posko ini. Posko akan dibuka buka disejumlah kawasan. Seperti kampus, daerah konflik, dan asrama mahasiswa," pungkasnya.
Permasalahan yang dialami Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar bermula saat dirinya mengunggah testimoni tereksekusi mati Freddy Budiman.
Dalam hasil percakapan yang disampaikan melalui sosial media itu, aparat disebut menerima upah dari bisnis narkotika yang dijalankan Freddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
