"Kalau dilarang, pegawai transportasi online yang jumlahnya sudah ribuan mau dikemanakan? Malah akan munculkan potensi konflik baru," kata Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto (Inung) di Yogyakarta, Senin 13 Maret 2017.
Misalnya, pemerintah bisa melarang sementara operasional sembari memikirkan langkah-langkah untuk bisa melegalkan transportasi daring plat hitam. Menurutnya, kendaraan berbasis aplikasi bisa dilegalkan asal mengikuti UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Contohnya, pelaku angkutan daring perlu ikut uji kir dan mengubah harga yang mendekati taksi konvensional agar terjadi keadilan bisnis. "Intinya, jangan langsung dilarang. Tapi dibekukan sementara sambil diperbaiki probelamtikanya," tutur Inung.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Anggota DPRD Kota Yogyakarta Fokki Ardianto mengatakan munculnya transportasi daring menuntut adanya sistem transportasi publik yang murah dan andal.
Manajemen sistem transportasi perkotaan perlu diperbaiki dan perlu adanya kemudahan akses ke beberapa wilayah strategis yang banyak aktivitas warga.
"Kita harus mulai sama-sama mendorong terwujudnya transportasi publik yang mudah dan murah diakses. Butuh transportasi yang titik pemberhentian dan ada jalur yang bisa menghubungkan sekolah, pasar, tempat wisata, dan kantor pemerintah," kata Fokki.
Terpisah, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X membantah akan melarang penuh operasional transportasi daring. Namun, ia membenarkan pihaknya tengah menyusun Pergub yang akan mengatur operasional transportasi daring agar tercipta suasana perdagangan yang berkeadilan.
"Bukan melarang. Tapi harus fairness. Sambil menunggu regulasi (pemerintah pusat). Karena sekarang yang taksi (plat kuning) bayar pajak, plat hitam tidak bayar pajak," tegas Sultan usai membuka acara Jogja International Furniture dan Craf Fair Indonesia 2017 di Jogja Expo Center.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
