Pelantikan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kulonprogo Budi Antono (Foto: MTVN/Patricia Vicka)
Pelantikan Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kulonprogo Budi Antono (Foto: MTVN/Patricia Vicka) (Patricia Vicka)

Rangkap Jabatan, Budi Antono Siap Kawal Pembangunan NYIA

pelantikan bupati
Patricia Vicka • 24 Agustus 2016 13:53
medcom.id, Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X melantik Budi Antono sebagai pejabat sementara (Pjs) Bupati Kulonprogo, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu 24 Agustus. Budi yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY itu kini rangkap jabatan.
 
Meski demikian, Budi Antono mengaku siap mengawal pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (New Yogyakarta International Airport). Pengalamannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan DIY dan pejabat Bupati Gunung Kidul akan membantu memastikan pembangunan bandara tepat waktu.
 
Selain bandara, proyek utama yang segera dikerjakan adalah Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo. Dia juga akan disibukkan dengan pelaksanan pilkada pada Februari 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kedua proyek itu kan sudah ada tahapan dan jadwalnya. Saya dan Pemkab Kulonprogo akan memastikan semuanya dijalankan sesuai jadwal yang ada," kata Budi Antono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/8/2016).
 
Sementara itu, mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menilai Budi Antono adalah sosok yang tepat dan mampu mengawal megaproyek NYIA. Ia berpesan pada Budi untuk lebih peka dan berhati-hati pada kondisi psikologi masyarakat terdampak bandara.
 
"Harus menganali suasana kebatinan masyarakat di sekitar tanah pembangunan Bandara," kata Hasto Wardoyo di lokasi yang sama.
 
Gubernur DIY berpesan pada Budi Antono untuk mengawal proses pembangunan NYIA agar bisa digunakan pada 2019. "Jangan sampai saya selaku Gubernur harus turun kembali mendorong prosesnya agar berjalan tepat waktu," kata Sultan.
 
Selain itu, Sultan juga menginstruksikan Pjs Bupati Kulonprogo menyiapkan pencairan dana pilkada dari APBD sebesar Rp14,3 miliar. Pencairan dana pilkada itu dilakukan dalam dua tahap.
 
"Diperlukan juga maping daerah rawan konflik, identifikasi kesiapan teknis di lapangan, dan meninjau langsung 937 TPS," ujar dia.
 
Gubernur DIY tak mempermasalahkan rangkap jabatan Budi. Ia yakin pengalaman Budi Antono sebagai pejabat Gunung Kidul akan membuatnya mampu menjalankan tugas.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(TTD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif