"Kajian MCW, satu dua tahun jelang Pilkada biasanya calon petahana sudah mulai tampil di media dan ruang publik. Ini salah satu cara mempromosikan diri di publik," ujar Koordinator Badan Pekerja MCW Zainuddin kepada Metrotvnews.com, Kamis (24/3/2016).
MCW mencatat anggaran pemberitaan media Pemkot Malang naik menjadi Rp10,2 miliar di tahun 2015. Nilai tersebut kembali naik menjadi Rp12,4 miliar pada 2016. Menurut Zainuddin, besaran anggaran tersebut berbanding terbalik dengan program pemerintah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Zainuddin mengusulkan agar anggaran tersebut dipangkas melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Untuk kemudian dialihkan ke program penanggulangan kemiskinan dan gizi buruk.
"Penganggaran kan melibatkan dua institusi, yakni Pemerintah dan DPRD. Peka tidak wakil rakyat ini, jika tidak maka batal secara moral sebagai wakil masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Arif Wicaksono menyatakan besaran anggaran tersebut sesuai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBD 2016 yang disampaikan eksekutif. Ia meyakini besaran anggaran itu tidak sekadar biaya pemberitaan di media.
"Bukan hanya untuk media, tapi ada beberapa item di Kehumasan. Salah satunya untuk sosialisasi, dan publikasi HUT Kota Malang. Tidak mungkin disetujui sama dewan jika Rp12,4 miliar untuk pemberitaan semata," jelasnya.
Ketua DPC PDIP Kota Malang ini memastikan akan mengevaluasi besaran anggaran untuk tahun berikutnya. Apalagi anggaran tersebut terbukti disalahgunakan.
"PAK nanti kami evaluasi, termasuk anggaran pro rakyat. Kemarin kami kurang jeli terkait anggaran gizi buruk dan anggaran di sektor lainnya yang berkaitan dengan masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(Des)
