Ratusan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Kendal Korban Jalan Tol Semarang-Batang ini longmarch dari gedung Muhammadiyah menuju kantor BPN di Jalan Pemuda, Kendal.
Mereka melempari papan nama kantor BPN dengan telur dan tomat busuk. Warga menolak harga ganti rugi yang tidak transparan dari pihak satuan kerja dan BPN. Warga juga menolak intervensi makelar dalam proses ganti rugi lahan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Baca: Pembebasan Lahan Tol Pemalang-Batang Molor
Kartiko Nursapto, warga Ngampel Kendal, berujar, tim satker tidak transparan dalam pengumpulan persyaratan administrasi. Selain itu, pendataan yang dilakukan berbeda dengan daerah lain. Daerah lain seperti Semarang, pendataan langsung dilakukan Badan Pertanahan Nasional sedangkan di Kendal dilakukan tim appraisal.
“Warga kecewa, tim satker yang melakukan pendataan penuh dengan intimidasi, bahkan tim satker tidak transparan pada masyarakat,” kata Kartiko.
Warga berdemonstrasi di depan Kantor BPN Kendal, Jateng, Senin (29/8/2016). (Metrotvnews.com/Iswahyudi)
Sementara itu, Kepala BPN Kendal, Usman, mengatakan target pendataan lahan yang terdampak jalan tol selesai pada Oktober 2016. Dari 27 desa, baru 10 persen yang sudah dibayar. Lima desa yang sudah menerima pembayaran itu, yakni Desa Wungurejo, Tejorejo, Sambungsari, Dawungsari, dan Nawangsari.
“Target kami dari 27 desa tersebut bulan Oktober sudah selesai semua musyawarah, selanjutnya tinggal menunggu pembayaran” jelas Usman.
Operasi 2017
Presiden Joko Widodo menargetkan bagian dari Tol Trans Jawa ini beroperasi pada 2017. Ruas tol Batang-Semarang membentang sepanjang 74,14 kilometer.
Rinciannya, ada lima seksi. Yaitu, seksi I Batang-Batang Timur (3,5 kilometer), seksi II Batang Timur-Weleri (33,84 km), dan seksi III Weleri-Kendal (14,65 km).
Sedangkan seksi IV Kendal-Kaliwungu (12,1 km) dan seksi V Kaliwungu-Krapyak (10,05 km). Tol dibangun bersama oleh PT Jasa Marga dan PT Waskita Toll Road.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SAN)
