"Seharusnya LSM dan NGO itu memberikan penjelasan yang sebenarnya. Kalau kita membangun pabrik semen tidak merusak lingkungan, dan mematikan mata air yang ada di Pegunungan Kendeng. Kita sudah memitigasi semua itu dan sudah ada izin lingkungan dari Bupati," kata Alexander, saat dihubungi Metrotvnews.com, di Jakarta, seperti diberitakan Jumat (24/7/2015).
Sementara terkait merusak lingkungan, kata dia, banyak perusahaan tambang liar di sana yang tidak ada izin dan tidak memberikan pendapatan yang besar bagi pemerintah daerah serta tidak memberikan lapangan kerja yang cukup besar bagi masyarakat setempat.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menambahkan, perusahaan merupakan anak usaha dari PT Indocement Tunggal Prakarta Tbk (INTP) sehingga perusahaan memang berskala sangat besar dan tidak mungkin membangun pabrik dengan cara mudah. Semua yang dilakukan sudah sesuai izin dan hukum yang berlaku.
"Kita tidak mungkin seenaknya saja. Semua tahapan sudah kita lakukan, dari semua izin dan hukum. Kita bangun pabrik sesuai tahapan tidak langsung dua ribu hektare (ha). Jadi, NGO dan LSM jangan sembarang berbicara. Kasih penjelasan yang benar ke masyarakat, karena informasi yang didapat masyarakat soal pembangunan pabrik ini sangat kurang," jelasnya.
Sebelum membangun pabrik, dia menegaskan, perusahaan pun sudah melakukan mitigasi dan studi kelayakan. Semua mekanisme baik dari hukum dan izin sudah dijalankan dengan baik. Sangat tidak mungkin kalau perusahaan menyalahkan aturan. Buktinya izin lingkungan dari bupati sudah didapatkan.
"Tim ahli dan teknis dari Amdal sudah selesai, makanya keluar izin lingkungan. Sekarang mereka terprovokasi dari teman-teman itu. Kenapa sih tidak membangun masyarakat dengan baik. Kita tidak merugikan. Kita malah memberdayakan masyarakat nantinya," jelasnya.
Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkannya adalah perusahaan bisa mendatangkan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, ada kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah (pemda). Sehingga banyak keuntungan yang didapatkan dari pembangunan pabrik.
"Nah ini masayarakat sebagaian kecil yang kena provokasi. Mayoritas masyarakat Pati juga sudah setuju menurut pendapat saya. Yang demo ke jalan itu mereka agak tidak tahu persoalan. Sampai bakar ban, pasti menggangu, rugi sendiri, jangan berpikir itu merugikan pemerintah," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ABD)
