"Kami paham (mogok kerja) akan bisa mengganggu pelayanan umum, namun kami mengusahakan tak membiarkan layanan publik di UGM terganggu," kata koordinator aksi Sri Wiryaningsih, di Balairung UGM, Selasa (22/3/2016).
Sebelum memberlakukan ancaman itu, lanjut dia, para pegawai meminta ketegasan rektorat agar bergerak cepat mencari solusi pencairan tukin. Pihaknya memberikan tenggat waktu dua bulan ke depan agar rektorat mencairkan tukin. "Apabila tak bisa terpenuhi, kami akan demo lebih besar," ujarnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Woro Harjo, salah seorang pegawai UGM, menyayangkan tindakan rektorat yang memanfaatkan permohonan audiensi ke Kementerian Ristek Dikti yang justru digunakan koordinasi perihal PTN BH. Padahal, lanjutnya, niat awal pertemuan itu untuk membahas masalah tukin pegawai di UGM yang dua tahun tak ada kejelasan.
Ia menambahkan, saat ini ada dua tenaga kependidikan UGM, Basuki Rahmad dan Afandi, sedang berada di Jakarta untuk mempertanyakan permasalahan tersebut. Mereka datang bersama perwakilan Korps Pegawai Gajah Mada dan rektorat.
"Rektorat sejauh ini juga belum menjelaskan apa dan bagaimana jika ada kendala. Kami berharap pencairan tukin segera ada solusi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
