Anggota polisi mengawal tim BPN yang akan mendata dan mengukur lahan Bandara Kulon Progo di Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Selasa (16/12). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko
Anggota polisi mengawal tim BPN yang akan mendata dan mengukur lahan Bandara Kulon Progo di Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Selasa (16/12). Foto: Antara/Andreas Fitri Atmoko (Ahmad Mustaqim)

Penolak Bandara Kulon Progo Terus Berkurang

sengketa lahan
Ahmad Mustaqim • 19 Desember 2015 08:07
medcom.id, Yogyakarta: Proses pengukuran lahan untuk pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini masih berlangsung. Meski pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional optimistis melakukan pengukuran lahan selesai tepat waktu, yakni 30 hari sejak 23 November, nyatanya kerap terjadi benturan antara tim pengukur lahan dan aparat pengamanan dengan warga.
 
Ketua paguyuban masyarakat penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono mengatakan benturan tak hanya terjadi sekali dua kali selama pengukuran. Bahkan hampir terjadi saat pengukuran hendak dilakukan di atas lahan warga yang menolak.
 
"Sering benturan. Hampir selalu kalau di (Desa) Glagah, lebih dari lima kali," kata Martono, saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat (18/12/2015).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Desa Glagah merupakan salah satu wilayah yang warganya cukup banyak menolak pembangunan bandara. Di desa itu beragam tulisan penolakan hampir ada di sepanjang jalan.
 
Martono mengutarakan proses pengukuran lahan memang didialogkan jika ada hambatan dengan warga. Namun, dialog tak ubahnya hanya meminta izin dan kerap tak menemui jalan terang serta lahan warga yang tidak setuju pun tetap diukur.
 
"Yang setuju ya karena diintimidasi dan diiming-iming, nanti harga tanahnya besar. Tapi (WTT) tidak akan melunak," kata dia.
 
Ia mengakui jika masyarakat yang menolak pengukuran kini terus berkurang. Dari yang sebelumnya 600 kepala keluarga kini tinggal sekitar 250. "Pesan saya, warga yang tanahnya mau diukur silakan (diukur), tapi untuk warga yang tidak setuju jangan dipaksakan," tuturnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif