Asisten ORI Perwakilan DIY, Dahlena (kiri). Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim
Asisten ORI Perwakilan DIY, Dahlena (kiri). Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim (Ahmad Mustaqim)

Ombudsman Dalami Aturan Diskriminatif bagi WNI Nonpribumi di Yogyakarta

sengketa lahan
Ahmad Mustaqim • 14 April 2016 18:40
medcom.id, Yogyakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY sedang menelusuri penyebab WNI nonpribumi maupun warga keturunan tak diberikan hak milik atas tanah di Yogyakarta. 
 
Aturan soal kempemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Surat Instruksi No K.898/I/A/1975. Surat itu diteken Wakil Kepala Daerah DIY waktu itu, Paku Alam VIII tertanggal 5 Maret 1975.
 
Permasalahan ini kembali mencuat setelah sejumlah individu yang menguasai bidang tanah tak mendapat status hak milik. Salah satu warga pemegang kuasa tanah pernah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung, tapi ditolak. Pemegang kuasa tanah lainnya, lantas melaporkan ini ke Ombudsman Perwakilan DIY.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Asisten ORI Perwakilan DIY, Dahlena, mengatakan, pendalaman persoalan itu berdasarkan laporan yang masuk dari seorang warga Yogyakarta, Eni Kusumawati melalui kuasa hukumnya, Willy Sanjaya. Eni tak diberikan status hak milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul, meski memiliki dua bidang tanah seluas 936 meter persegi dan 702 meter persegi di Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta.
 
"Surat instruksi itu ditujukan ke seluruh kepala daerah di DIY. Kami akan telusuri mengapa WNI nonpribumi tak boleh memiliki tanah dengan status hak milik," kata Dahlena di kantornya, Kamis (14/4/2016).
 
Dia mengungkapkan, telah memanggil pihak Pemda DIY, Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, dan BPN Bantul. Dari tiga pihak tersebut, hanya Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Layanan Hukum Pemda DIY, Ade Bayu Kristanto yang memenuhi panggilan.
 
Saat meminta keterangan Ade Bayu, ombudsman memperoleh data penolakan gugatan instruksi itu dari Mahkamah Agung, yang dilayangkan warga Yogyakarta bernama Handoko. "Ini akan menjadi dasar menelusuri secara detail kenapa gugatan tak diterima. Apakah ada unsur maladministrasi atau memiliki dimensi hukum," ujar Dahlena.
 
Asisten ORI Perwakilan DIY yang lain, Muhammad Rifki Taufiqurrohman, mengungkapkan, belum bisa memberikan simpulan dari data awal yang diperoleh. Ombudsman, lanjutnya, akan lebih dulu memfokuskan pada layanan publik yang dilakukan BPN. Hal ini berkaitan laporan Eni Kusumawati yang tak bisa memperoleh hak milik atas tanah yang dimiliki.
 
"Kita agendakan lagi meminta keterangan BPN Bantul dan BPN DIY. Kita akan lihat juga UU Pokok Agraria dan UU Keistimewaan," kata dia.
 
Terkait aturan itu, Komnas HAM telah dua kali merekomendasikan Pemerintah DIY untuk tidak memberlakukan surat instruksi itu. Alasannya, instruksi tersebut bertentangan dengan UU Pokok Agraria. Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga  pernah pula dilaporkan ke Presiden Joko Widodo oleh Gerakan Anak Negeri Anti Diskrinasi (GRANAD), akibat masih menjalankan instruksi.
 

(SAN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif