Puluhan PKL Sarkem yang tergabung dalam paguyuban Manunggal Karsa menolak rencana itu. Para PKL mengaku sudah mengantongi izin resmi berjualan dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. Mereka juga mengaku kerap membayar retribusi ke pemerintah setempat.
"Kami bukan PKL liar. Kami terdaftar di Dinas dan punya kartu bukti pedagang Pasar Kembang dari Pemkot (Yogyakarta) berjualan di sini. Tiap bulan kami bayar retribusi ke Pemkot," kata Ketua Paguyuban Manunggal Karsa Rudi Tri Purnama di Yogyakarta, Selasa (31/5/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Rudi mengaku, sebanyak 85 PKL dalam paguyuban itu merupakan PKL yang direlokasi Pemkot Yogyakarta dari kawasan Senopati. Rudi yang berjualan jamu itu mengaku membayar retribusi sebesar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan.
PT KAI Daop VI Yogyakarta mengaku sudah memanggil sejumlah PKL dalam sosialisasi rencana penggusuran PKL itu pada pekan lalu. Namun para PKL berkukuh menolak dipindahkan.
"KAI minta kami pindah sebelum Juli 2016. Kami setuju jika Stasiun Tugu di tata, tapi tidak memindahkan kami. Sudah puluhan tahun kami berjualan di sini secara resmi," imbuh Rudi.
PT KAI Daop VI Yogyakarta akan menata kawasan luar Stasiun Tugu, Jalan Pasar Kembang, Yogyakarta, khususnya bagian trotoar. Sebab di kawasan itu tak dapat dilalui pejalan kaki akibat banyaknya PKL. Pintu masuk Stasiun Tugu itu seolah tertutup dengan pedagang yang menjajakan dagangannya.
Kepala DAOP VI Yogyakarta Hendy Helmy mengatakan, ini bagian dari penataan kawasan Malioboro. Sebab Stasiun Tugu merupakan pintu masuk menuju kawasan Malioboro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(TTD)
