Data Tak Valid, DPRD Enggan Setujui Pencairan Dana UMKM

medcom.id, Surabaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur meminta Dinas Koperasi Jatim mengevaluasi jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim. DPRD  juga meminta data valid UMKM yang benar-benar masih berfungsi dan UMKM yang membutuhkan dukungan. Sebelum semuanya rapi, DPRD tak akan menyetujui pencairan bantuan kredit UMKM dari APBD sebesar Rp1,7 triliun.
 
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, mengatakan sengaja memperketat pencairan agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran. DPRD mengaku khawatir dana tak tepat sasaran karena data yang dimiliki Dinas Koperasi tak valid. 
 
"Harusnya bisa diketahui secara detail. Mana UMKM yang memerlukan suport dan mana UMKM yang benar-benar bisa mandiri," kata Agus Maimun, saat dihubungi, Senin (23/11/2015).
Dia mencontohkan program bank tani yang mengalokasikan Rp200 miliar dari ABPD. Hingga akhir Oktober hanya terserap Rp146 miliar atau 75 persennya. Sedangkan sisanya tak tak terserap. "Maka itu, data Dinkop harus linier agar pengajuan kredit UMKM tepat sasaran," ujar politisi asal PAN yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jatim ini.
 
Dia menyampaikan anggaran yang diperuntukkan bagi kredit UMKM adalah dana silpa atau sisa lebih anggaran, dari sejumlah program SKPD yang tidak terserap. "Karena masuk silpa, maka kebutuhannya disesuaikan untuk UMKM," kata dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(UWA)