Badan Pengelolah Wilayah Suramadu (BPWS) selaku penggelola diharapkan meningkatkan kinerjanya. Sebab, DPRD Jatim menilai kinerja BPWS selama ini mandul karena tidak ada terobosan terhadap masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Madura.
Permintaan ini disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi. "Jika BPWS serius menelurkan program mengembangan kemajuan di sisi kaki Jembatan Suramadu, maka dipastikan bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar jembatan tol Suramadu. Dan apabila BPWS masih tetap tak mau melakukan perubahan, maka kinerja BPWS perlu di evaluasi atau jika perlu dibubarkan karena tak beres mengurus Suramadu," kata dia, Sabtu (6/2/2016).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Anggota DPRD Jatim, Muhammad Bin Muafi Zaini, mengatakan turunnya biaya masuk Jembatan Suramadu dapat membantu daya saing Madura, baik dalam segi ekonomi, infrastruktur, maupun pendidikan.
Ia berharap BPWS dapat ikut membantu mengembangkan wilayah utara Madura agar pembangunan di Madura bisa lebih merata. Sehingga daya saing Madura bisa meningkat dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. "Sebab, pembangunan di Madura didominasi di sisi Selatan. Sedangkan di sisi utara hampir tidak tersentuh karena minimnya anggaran," kata dia.
Dia mencontohkan, di sisi selatan Madura terdapat 15 lebih perguruan tinggi dan 10 lebih rumah sakit. Sebaliknya, di sisi utara belum ada sama sekali perguruan tinggi dan rumah sakit. "Untuk mengungkit pembangunan sisi utara Madura, saya kira perlu didorong pembangunan lembaga pendidikan dan rumah sakit," kata dia.
Kawasan utara Madura meliputi Bangkalan, Tanjungbumi, Aermata, Banyuwates, Klampis, Ketapang, Pasean, Waru, Sepuluh, dan Sukobenah dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar karena mayoritas termasuk wilayah pertanian dan pesisir.
"Di wilayah utara Madura juga ada Waduk Nipah sehingga cocok untuk pengembangan agroindustri," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(UWA)
