"PBB menolak Raperda Penyertaan Modal Daerah ke BPR Bank Jatim. Menurut pandangan PBB itu tidak memenuhi prasyarat sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang," kata juru bicara Fraksi PBB Sri Rahayu Ningsih, Jumat (6/2/2015).
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 108 dan 109, penyertaan modal diperbolehkan apabila ada surplus.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Penyertaan modal dari APBD itu diperbolehkan apabila dana sudah surplus," kata Sri Rahayu. Padahal, APBD Pamekasan pada 2015 ini masih minus Rp243 miliar lebih. Karena itu, PBB meminta kebutuhan pokok yang menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak justru yang harus diprioritaskan.
Dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi itu hanya lima dari tujuh fraksi yang membacakan pandangan umum. Kelima fraksi itu adalah Golkar, PPP, PBB, Nasdem dan Merah Putih. Dua fraksi lainnya, yakni PAN Sejahtera dan Fraksi PKB, hanya menyerahkan berkas pandangan umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(DOR)
