"Sebetulnya yang menjadi perhatian serius dalam perdagangan bebas adalah melakukan perlindungan konsumen untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim. Aplikasi melalui standardisasi produk barang dan jasa," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo, di Surabaya, Rabu (13/1/2016).
Pakde Karwo mengatakan, proses perlindungannya berbentuk layanan pengurusan perizinan online atau single window. Sistem itu mendeteksi bahan-bahan berbahaya pada produk yang masuk ke Jatim. Misalnya toxin, jamur, merkuri, dan parafin.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurut Pakde Karwo, aplikasi tersebut terintegrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Sistem itu juga dapat meningkatkan daya saing produk lokal yang diekspor.
Selain melalui aplikasi bersistem IT, Pemprov Jatim juga melakukan pengawasan barang beredar dalam rangka perlindungan konsumen, terutama bagi produk impor. Adapun langkah-langkah yang dilakukan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada 117 komoditi, label Bahasa Indonesia, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Manual Kartu Garansi (MKG), dan barang yang diatur tata niaganya.
Untuk standardisasi produk barang dan jasa yang dihasilkan UMKM di Jatim, Pemprov Jatim mendorong UMKM agar produk yang dihasilkan ber-SNI dan memiliki desain produk sesuai dengan standar pasar ASEAN. Agar produk ber-SNI, kata dia, Pemprov Jatim terus mendorong dengan melakukan pembinaan standardisasi dengan diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI), diseminasi Good Manufacturing Practice (GMP), diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(RRN)
