Sebenarnya sejak dilantik, politikus yang pernah menjabat anggota DPRD Jatim selama dua periode ini langsung tancap gas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura sebagai daerah pemilihannya. Salah satunya dengan mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan Badan Pengembangan Surabaya-Madura (BPWS).
"BPWS harusnya dievaluasi agar lebih baik. Jangan dibubarkan," jelasnya dalam rilis yang diterima Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dia juga mengusulkan pembangunan Jembatan Serpang (Kecamatan Sreseh-Kecamatan Pangarengan) yang panjangnya sekira 14,63 kilometer. Jembatan tersebut akan memotong jarak. Katanya, jika warga Sreseh mau ke Kota Sampang, harus lewat Blega Bangkalan dulu. Maka dengan adanya jembatan Serpang tersebut, jaraknya lebih dekat ke Kota Sampang.
Mantan Ketua DPRD Jatim ini juga getol menyuarakan soal pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil di Jawa Timur, khususnya di Madura. Ke depan, dia menginginkan aturan ASN diperketat, sehingga kenetralan ASN betul-betul terjaga.
“Kalau ada ASN main-main di Pilkada sanksinya dicopot. Kebetulan saya di Komisi II yang membidangi pemerintahan daerah,” tegasnya.
Selebihnya, kiai yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) ini merasa belum berbuat banyak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura, karena dia menjadi anggota DPR RI melalui Pengganti Antar Waktu (PAW). Untuk itu, dia kembali maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019 untuk menuntaskan pengabdiannya tersebut.
"Mohon doanya agar bisa tetap melanjutkan perjuangan untuk masyarakat Madura di jalur legislatif," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
