Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Antara/Sigid Kurniawan (Daviq Umar Al Faruq)

Khofifah Ingatkan Proses Demokrasi Sudah Berjalan Baik

pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Daviq Umar Al Faruq • 18 Mei 2019 23:19
Malang: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebutkan aksi People Power memiliki indikasi untuk sebuah revolusi hingga berujung makar. Hal itu diakuinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 
"Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, People Power itu indikasinya adalah untuk revolusi sampai makar. Kuat definisi ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia," katanya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu 18 Mei 2019.
 
Khofifah mengingatkan kepada masyarakat bahwa proses demokrasi ini telah berjalan dengan baik. Dia pun meminta masyarakat mempercayai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak ada KPU tanpa proses DPR. Semua DPR, semua partai sudah ikut mengambil keputusan KPU dibentuk lalu ada Undang-undang Pemilu. Seluruh proses legislasi ini adalah pembahasan panjang yang melibatkan seluruh partai. Artinya kembali proses demokrasi itu berjalan," jelasnya.
 
Mantan Menteri Sosial ini pun juga mengimbau masyarakat untuk mempercayai penghitungan akhir Pemilu 2019 yang dikeluarkan KPU, 22 Mei mendatang. Sebab penghitungan akhir tersebut telah sesuai aturan yang berlaku.
 
"Pada penghitungan tidak ada sesuatu yang tidak diatur secara regulatif. Jadi semua berjalan by law," ujarnya.
 
Khofifah meminta masyarakat turut menjaga proses Pemilu ini. Hal itu untuk mewujudkan sumber tertib sosial sekaligus sumber tertib hukum.
 
"Jadi tidak akan ada tertib sosial kalau kita tidak tertib hukum. Proses-proses ini sudah melalui proses panjang. Proses ini yang memang kita harus lalui dinamika-dinamikanyam. Mudah-mudahan basis konstitusi tetap akan menjadi referensi semua pihak," pungkasnya.
 
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar atau yang ramai diistilahkan dengan people power harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Bila tidak, pelaku people power bakal berpotensi melanggar aturan.
 
"Apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHP jelas dan tegas," kata Tito dalam rapat evaluasi Pemilu Serentak bersama DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
 

(BOW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif