Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal. (Amaluddin)

Tunggakan Pajak di Surabaya Mencapai Rp600 Miliar

pajak
Amaluddin • 03 April 2019 16:50
Surabaya: Tunggakan pajak warga Kota Surabaya sejak tahun 1994 hingga 2018 mencapai Rp600 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono mengatakan, untuk meringankan wajib pajak, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghapus denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 1994 hingga 2019. 
 
"Penghapusan denda atau sanksi ini berlaku mulai 1 April 2019 hingga 30 Juni 2019. Penghapusan denda ini juga dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726," kata Yusron saat dikonfirmasi Medcom.id, Rabu, 3 April 2019.
 
Yusron mengatakan, penghapusan denda PBB sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 12 tahun 2019, tentang penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB wajib pajak atau masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setelah kami survei, banyak yang mengeluhkan dendanya ini dan siap melunasi pajak pokoknya apabila ada penghapusan denda. Akhirnya, kami konsultasikan kepada jajaran samping seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan BPK, ternyata boleh dilakukan penghapusan denda, sehingga lahirlah Perwali ini untuk payung hukumnya," jelas Yusron.
 
Menurut Yusron, total tunggakan pajak di Surabaya sejak tahun 1994 hingga 2018 mencapai sebesar Rp600 miliar. Angka itu tidak berubah signifikan dari tahun ke tahun, lantaran banyak wajib pajak mengeluh soal denda yang harus dibayar.
 
"Sampai sekarang perkembangannya tidak signifikan, untuk ditagih juga sangat lama. Sehingga kali ini pemerintah kota menawarkan kebijakan yang sangat membantu bagi masyarakat untuk membayarkan pajaknya yang sudah lama-lama," beber Yusron.
 
Ada beberapa faktor besaran denda PBB di Kota Surabaya. Di antaranya ada masyarakat yang membeli rumah tanpa mengetahui detail sejarah tanahnya. Setelah dibeli, mereka tidak mau menanggung denda PBB yang nunggak sebelumnya, karena dinilai masih belum menjadi hak miliknya. 
 
"Akhirnya, mereka ini tidak membayarkan pajak dan dendanya itu berlarut-larut. Kasus seperti ini sangat banyak dan mereka pun banyak mengeluh, sehingga program ini bisa dimanfaatkan," ujarnya.
 
Selain itu, ada pula lahan milik pengusaha property. Biasanya, mereka ini akan membayarkan hamparan tanahnya itu ketika tanah propertinya sudah terjual, sehingga ini juga menyebabkan adanya denda. "Namun, karena para pengusaha itu terus bergerak maka hal ini tidak terlalu berlarut-larut," katanya.
 
Yusron berharap warga Surabaya bisa memanfaatkan program tersebut, mengingat masa penghapusan denda ini hanya berlaku tiga bulan, mulai April hingga Juni 2019. Bagi warga yang ingin memanfaatkan program ini, cukup membayarkan pajak pojoknya ke bank-bank yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya.
 
"Masyarakat cukup datang aja ke bank untuk bayar pajak pokoknya, karena untuk dendanya sudah kami skip di aplikasi, sehingga otomatis selama tiga bulan ini hilang," pungkas Yusron.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif