Dua Tahun, 12 Kepala Daerah Jadi Tersangka
Bupati Malang, Rendra Kresna, dok: istimewa
Malang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Malang, Rendra Kresna, sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi pada Kamis 11 Oktober 2018 lalu. Dengan penetapan itu, tercatat sebanyak 12 kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang tersangkut kasus korupsi.

Di Jatim, terdapat 39 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota. Namun, dalam dua tahun terakhir, KPK menetapkan selusin kepala daerah sebagai tersangka kasus rasuah. Sebagian di antaranya terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari mengatakan fenomena kepala daerah tersangkut kasus korupsi tidak hanya terjadi di Jatim. Kasus serupa juga ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.


"Saya lihat ini risiko praktek demokrasi atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung. Sebab para bupati, wali kota atau calon itu harus keluar biaya besar untuk Pilkada," kata Wawan di Malang, Senin, 15 Oktober 2018.

Biaya dalam pencalonan kepala daerah tak murah. Ditambah lagi, kewajiban itu berlanjut hingga calon menduduki kursi kepala daerah.

"Itu yang terungkap di beberapa kasus yang menunjukkan tindak pidana korupsi kepala daerah berkaitan dengan Pilkada," lanjut Wawan.

Tapi, kondisi itu tak terjadi pada Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang Moch Anton terjerat kasus suap memberi hadiah atau janji kepada puluhan anggota DPRD dalam pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

"Selain problem Pilkada tetapi juga kaitan dengan DPRD itu lebih banyak karena perilaku predator para politisi kita yang belum bisa lepas dari itu. DPRD juga gitu, dia butuh memelihara konstituen jadi cukup banyak faktor yang mendorong itu," ungkapnya.

Meski begitu, Dosen Politik UB ini menilai fenomena kepala daerah tersangkut korupsi ini ada kaitannya dengan praktek demokrasi di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan resiko dari penerapan sistem demokrasi yang mendekatkan sistem prosedural dibanding substansial.

"Demokrasinya tidak salah, Pilkada tidak salah, yang salah itu adalah pelaku. Tetapi selain pelaku, siapa yang bertanggung jawab? Ya, partai politik. Karena kalau kita buka UUD 45, UU parpol, UU DPR, DPD atau UU MD3 semua muara kekuasaan ada di partai politik," jelasnya.

"Jadi parpol itu aset demokrasi tetapi mereka tidak berhasil mencegah praktek rektrokasi, paling darurat itu. Mau jadi legislator, kepala daerah hingga presiden juga partai politik sumbernya. Asal muasal dari partai politik. Sekarang kalau ditarik permasalahannya, rekrutmen praktek meraih dukungan ya kembali ke partai politik," pungkasnya.

Berikut daftar 12 kepala daerah yang jadi tersangka dalam dua tahun terakhir:

1. Wali Kota Madiun Bambang Irianto
Februari 2017, Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan itu merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012.

2. Bupati Pamekasan Achmad Syafii
Agustus 2017, Syafii ditetapkan sebagai tersangka perkara suap untuk menghentikan penyelidikan terkait korupsi proyek infrastruktur menggunakan Dana Desa.

3. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko
September 2017, Eddy ditetapkan sebagai tersangka terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu tahun 2017

4. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman
Oktober 2017, KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka menerima suap sebesar 298 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Desember 2017, ia kembali ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gratifikasi sebesar Rp2 miliar dari dua rekanan kontraktor di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

5. Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus
November 2017, Mas'ud ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

6. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
Februari 2018, Nyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.

7. Wali Kota Malang Moch Anton
Maret 2018, KPK menetapkan Anton sebagai tersangka dugaan suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

8. Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa
April 2018, Mustafa menjadi tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Mustafa juga diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015

9. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
Juni 2018, Syahri menjadi tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.

10. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar
Juni 2018, Samanhudi menjadi tersangka untuk kasus yang sama dengan Bupati Tulungagung.

11. Wali Kota Pasuruan Setiyono
Oktober 2018, KPK menetapkan Setiyono tersangka kasus dugaan suap pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan.

12. Bupati Malang Rendra Kresna
Oktober 2018, Rendra ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp3,45 miliar.

Rendra juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp 3,55 miliar.




(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id