"Kalau Lombok seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden dan Wapres, pertama ya untuk prasarana dan sarana umum ditugaskan kepada Menteri PUPR untuk memperbaiki dengan dana APBN," kata Basuki di Malang, Jawa Timur, Sabtu 25 Agustus 2018.
Ribuan bangunan yang roboh akan dibangun ulang dengan rekonstruksi tahan gempa. Kementerian PUPR juga akan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sistem swakelola ini juga dilakukan dalam penanganan bencana gempa di Aceh dan Yogyakarta.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Jadi pasar-pasar, sekolah, rumah sakit, masjid, madrasah, terus kantor-kantor yang rusak itu dibangun kembali. Itu sampai dengan 2019 selesainya," ungkap Basuki.
Basuki menambahkan, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp4 triliun untuk membangun Lombok. Bahkan, Kementerian Keuangan baru saja mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa tersebut.
Kementerian PUPR juga telah mempersiapkan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) sebagai tempat hunian bagi masyarakat. Risha diklaim tahan gempa serta secara konstruksi lebih menghemat biaya dan waktu.
Rumah instan dengan sistem modular ini dianggap menjadi solusi yang tepat untuk daerah terdampak bencana, sebab mudah dipasang dan cepat penyelesaiannya. Rumah sederhana ini memiliki tipe 36 dan hanya menghabiskan dana sekitar 50 juta.
"Sedangkan untuk rumah yang satu rumah Rp 50 juta itu sekitar 11 ribu unit yang sudah diverifikasi. Itu yang sudah diverifikasi, tapi yang rusak kan sampe puluhan ribu ya," beber Basuki.
Bahkan, Kementerian PUPR telah mengaplikasikannya di Desa Karang Bajo Lombok Utara. Dua contoh rumah instan digunakan sebagai Balai Dusun Akar-Akar Utara dan Sekolah Adat Bayan. Alhasil, kondisinya masih utuh meski mengalami guncangan.
"Harus dikerjakan, enam bulan harus selesai," pungkas Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(DEN)
