Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto: Antara/Sigid Kurniawan (Amaluddin)

Khofifah Yakin KPK Bisa Memperbaiki Pelayanan Publik

pencegahan korupsi
Amaluddin • 14 Maret 2019 16:06
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik di Pemprov Jatim. Utamanya di sembilan area yang rawan terjadi korupsi.
 
"Kami menggandeng KPK, agar melakukan pendampingan terhadap program-program strategis di Pemprov Jatim," kata Khofifah di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Kesembilan area tersebut, di antaranya adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Khofifah menjelaskan, ada delapan instansi di Pemprov Jatim yang masuk sembilan area strategis tersebut. Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PU dan Bina Marga, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan lainnya.
 
"Ini yang kami minta ke KPK untuk didampinngi," jelas Khofifah.
 
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan bahwa komitmen pencegahan korupsi di Jatim juga didukung oleh Bupati/Wali Kota di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Itu diwujudkan dengan ditandatanganinya komitmen kerjasama pemberantasan korupsi bersama KPK beberapa waktu lalu.
 
"Komitmen ini akan terus saya monitor, terutama untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), akan saya minta diaudit, diasses, supaya sama-sama clear. Sehingga bisa terwujud pelayanan terbaik di Jatim," beber Khofifah.
 
Selain pencegahan korupsi, Khofifah juga akan melakukan berbagai langkah guna meningkatkan pelayanan publik di Jatim, antara lain melakukan reformasi birokrasi. "Lalu terkait keuangan, juga perlu adanya integrasi antara e-procurement, e-budgeting, dan e-planning," pungkas Khofifah.
 

(DEN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif