Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono menjelaskan, ada sembilan sektor sumber PAD Pemkot Surabaya melalui pajak. Di antaranya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air dan tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Target pajak hotel di tahun 2017 yang semula Rp222 miliar ditarget naik menjadi Rp225 miliar pada 2018. Kemudian pajak restoran dari Rp366 miliar harus naik menjadi Rp382 miliar, tempat hiburan dari Rp62 miliar naik menjadi Rp71 miliar, pajak reklame Rp131 miliar menjadi Rp133 miliar, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari Rp361 miliar menjadi Rp390 miliar, pajak parkir Rp66 miliar menjadi Rp76 miliar, pajak air dan tanah Rp1,417 miliar menjadi Rp1,459 miliar, PBB Rp967 miliar menjadi Rp1,054 triliu, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Rp1.087 triliun menjadi Rp1,176 triliun," kata Yusron di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 16 Januari 2018.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Dari sembilan sektor pajak daerah itu, kata Yusron, terdapat dua sektor paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD. Sektor yang dimaksud adalah PBB dan bea perolehan BPHTP.
"Jadi meskipun pajak parkir dan hiburan jumlahnya kecil, tidak membuat pemkot ragu untuk menargetkan PAD sebesar itu di 2018, karena warga rutin membayar pajak PBB dan BPHTP," ujarnya.
Bukan tanpa alasan Pemkot Surabaya menarget PAD naik. Alasannya adalah adanya kesadaran dan rutinitas warga untuk membayar pajak serta menjamurnya pembangunan hotel, apartemen, perumahan, dan restoran di Surabaya.
"Sebenarnya tidak ada keinginan dari Pemkot yang secara sengaja menaikkan pajak. Namun, melihat kondisi riil di lapangan ketika pertumbuhan restoran serta properti sangat menjamur di Surabaya, maka kita berani memasang target PAD tinggi di 2018," katanya.
Menurut Yusron, ada beberapa kunci agar bisa merealisasikan peningkatan PAD melalui hasil pajak daerah. Antara lain, memudahkan kepengurusan dan pelayanan pajak melalui pembayaran secara elektronik atau online, serta gencar memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada warga bahwa perhitungan hasil pajak dilakukan secara transparan dan manfaatnya akan kembali kepada warga.
"Kami sudah tidak main-main lagi, kalau hasilnya lebih kita tunjukkan secara transparan, kalau kurang kita jelaskan dan tunjukkan data-datanya, kenapa kok bisa kurang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(NIN)
