"Survei ini bekerjasama dengan badan pusat statistik (BPS) dan akan dilaksanakan antara bulan Juli dan Agustus tahun 2019," kata Khofifah di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 28 Februari 2019.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim sudah mengalokasikan anggaran SPI di DPA Inspektorat Provinsi Jatim tahun 2019. Namun, Khofifah merahasiakan berapa jumlah anggaran SPI tersebut.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Survei SPI ini, lanjut Khofifah, penting untuk dilakukan. Survei itu nantinya akan menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakuan terhadap pelapor tindak pidana korupsi, dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut.
Dari survey itu, akan terlihat area yang rentan terjadi penyimpangan. Sehingga bisa segera direncanakan kegiatan preventif atau solusi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Melalui survei penilaian integritas ini, sekaligus bisa diukur implementasi program pemberantasan korupsi, dengan sistem pelaporannya melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Harus ada korelasi antara hasil survei dengan hasil MCP, jika ada perbedaan yang signifikan pasti ada yang perlu diperbaiki lagi," jelas Khofifah.
Orang nomor satu di Jatim ini mengatakan, berdasarkan SPI yang dilaksanakan oleh KPK pada tahun 2016 di Pemprov Jatim, hasilnya sebesar 76,09 atau lebih tinggi 1,88 point dibanding rata-rata indeks integritas hasil survei di kementerian/lembaga/ organisasi perangkat daerah di Indonesia yang nilainya 74,22.
"Ke depan Pemprov Jatim bertekad akan menjadikan survei penilaian integritas sebagai baseline perbaikan diri. SPI akan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dijadikan salah satu tolak ukur kinerja Pemprov Jatim," pungkas Khofifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(DEN)
