RUU Terorisme Harus Sejalan dengan UU PA
ilustrasi-medcom.id
Surabaya: Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait berharap setelah rentetan teror di Surabaya dan Sidoarjo, Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme bisa segera selesai dan sejalan dengan UU Perlindungan Anak. 

"Maka berhentilah (DPR) berdebat terkait apa yang dimaksud dengan teroris. Segera resmikan UU Anti Terorisme, tapi kami minta merujuk ke UU Perlindungan Anak karena beberapa kasus terorisme sudah melibatkan anak," kata Arist, di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu, 16 Mei 2018.

Arist menjelaskan, anak yang terlibat aksi teror tidak bisa disebut sebagai pelaku. Mereka menjadi korban, karena didoktrin orangtua yang telanjur diracuni paham radikalisme.


Dia menegaskan, bila seorang anak tetap dijadikan tersangka maka harus masuk UU Perlindungan Anak. Arist menjelaskan, dalam hukum internasional pun anak-anak dihukum berdasar UU Perlindungan Anak. 

"Karena anak-anak kan enggak boleh dihukum lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu Perppu (Anti Teroris) harus membatasi berlaku untuk anak-anak apa tidak. Sistem peradilan anak menyatakan anak tidak bisa dihukum mati atau pun lebih dari 10 tahun," ujar Arist.

Selain mendesak RUU dan Perpu Anti Teroris, Komnas PA juga meminta para elit politik untuk tidak saling berdebat. Arist menyarankan, bersama sama mengamankan serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

"Ini bukan hanya masalah teroris maupun pengalihan isu. Ini tragedi kemanusiaan. Sebaiknya elit tidak menyalahkan mana teroris mana bukan," kata dia.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id