Pengunjung menikmati pemandangan di salah satu hotel yang kini tingkat hunian atau okupansinya mulai meningkat di Malang, Jawa Timur, (ANT/Ari Bowo Sucipto)
Pengunjung menikmati pemandangan di salah satu hotel yang kini tingkat hunian atau okupansinya mulai meningkat di Malang, Jawa Timur, (ANT/Ari Bowo Sucipto) (Daviq Umar Al Faruq)

Libur Lebaran Tingkatkan Pendapatan Pajak Kota Malang

liburan penerimaan pajak
Daviq Umar Al Faruq • 19 Juni 2019 14:33
Malang: Libur Lebaran memberi sumbangsih terhadap sektor perekonomian Kota Malang, Jawa Timur. Larisnya usaha rumah makan diimbangi tingkat okupansi hunian hotel yang melonjak, memberi berkah untuk pelaku usaha.
 
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang mencatat, realisasi pajak signifikan dari pajak makanan dan pajak restoran. Hingga pertengahan Juni, BP2D sudah membukukan Rp21 miliar dari pajak hotel dan sekitar Rp34 miliar dari pajak restoran. 
 
"Tahun ini sektor restoran dan hotel jauh lebih ramai. Sepertinya ini dampak setelah dibukanya Tol Mapan (Malang-Pandaan). Imbasnya sangat bagus untuk usaha kuliner dan hunian serta sejumlah sektor bisnis lain di Kota Malang," kata Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto, Rabu, 19 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengungkap, pada periode yang sama tahun lalu, perolehan pajak dari sektor restoran di kisaran Rp29 miliar. Sementara tahun ini mencapai Rp34 miliar.
 
"Kita akan terus berinovasi demi mencapai target. Bahkan sejak sebelum Lebaran sampai H+7, Tim Satgas Pajak Resto dan Hotel tetap bertugas jemput bola. Jadi mereka belum libur," tuturnya.
 
Ade menerangkan, meski potensi menunjukkan tren progresif namun tidak langsung meningkatkan realisasi pajak daerah secara signifikan. Hingga memasuki pertengahan triwulan kedua tahun ini, BP2D baru membukukan sekitar Rp179 miliar dari target sebesar Rp501 miliar pada 2019.
 
"Memang agak jeblok. Masih jauh di bawah prosentase target yang semestinya," tukasnya.
 
Dia menambahkan, pihaknya pada akhir triwulan ke dua akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) juga analisa dan evaluasi (anev). Sehingga bisa diketahui sebab jebloknya raihan pajak.
 
"Termasuk rekomendasi apa yang harus kami lakukan untuk mengejar target ini," sambungnya.
 
Dia mengaku, salah satunya yang harus dievaluasi adalah banyaknya potensi pajak yang belum tercover. Dia menyebut, petugas harus melakukan secara manual agar objek pajak, bisa menjadi wajib pajak (WP). 
 
"Belum ada teknologi yang memungkinkan calon wajib pajak akan tercover menjadi WP baru. Inilah alasan mengapa kami membutuhkan kuantitas dan kualitas petugas pajak,” harapnya.
 
Selain itu, belum adanya pidana untuk WP bandel sehingga tak ada efek jera. Dia mengatakan, bakal memberikan pidana kepada WP bandel dalam beberapa bulan ke depan sebagai usaha memberikan efek jera.
 
Dia berharap, kerjasama strategis antara BP2D dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), Satpol PP, petugas pajak pusat, dan aparat bisa bisenergi dengan baik, untuk bisa meningkatkan raihan pajak. Selain itu, dia juga berharap agar setiap WP sadar dan patuh.  
 
"Kami yakin bahwa semua Warga Malang adalah wajib pajak teladan bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.
 

(LDS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif