Anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari berharap Dinkes turut melibatkan elemen masyarakat dan pihak swasta untuk kejadian luar biasa (KLB) difteri ini. Pelibatan mayarakat dan swasta ini telah dibenarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 tahun 2017.
"Salah satunya ikut melakukan sosialisasi, turut serta melakukan Imunisasi dan pemantauan imunisasi," kata dia, Kamis, 7 Desember 2017.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus menginstruksikan Puskesmas dan Ponkesdes untuk jemput bola mengimunisasi anak. Mengingat jumlah kasus difteri di Jawa Timur peringkat satu secara nasional.
"Jika perlu Dinkes harus melakukan program ORI (Outbreak Response Immunitation) seperti yang sudah dilakukan di Blitar," kata dia.
Hal ini diamini Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. Perlu dilakukan ORI, atau imuniasi massal di daerah yang dinyatakan telah KLB Difteri.
"Pemerintah harus menggelar imunisasi massal difteri mengingat penularannya sangat mudah sekali," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SUR)
