Imigrasi Jember Deportasi Dua Santri WNA
Ilustrasi paspor. Antara
Jember: Kantor Imigrasi Kelas II mendeportasi dua orang santri asal Thailand dan seorang wanita asal Jerman ke negara asalnya masing-masing. Tiga warga negara asing (WNA) tersebut melanggar batas izin tinggal dan dokumen tidak lengkap.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Jember Kartana mengatakan, atas tindakan tersebut, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran izin tinggal, sesuai dengan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan melewati batas izin tinggal lebih dari 60 hari. 

"Ketiga WNA itu akan diambil tindakan administratif untuk dideportasi kembali ke negara asalnya. Pada hari Senin besok, " kata Kartana di Jember, Jawa Timur, Jumat, 10 Agustus 2018.


Petugas pengawasan orang asing (Pora) Kantor Imigrasi Kelas II Jember telah menemukan tiga WNA tersebut yang melanggar batas ijin tinggal dan kelengkapan dokumen berasal dari Thailand dan Jerman.

"Dua pria WNA asal Thailand bernama, Kusoi Kuna dan Al-Imron Sa Mae, kemudian seorang wanita warga negara Jerman Daniela Hempel," jelas Kartana.

Kartana menjelaskan, dua pria WN Thailand datang ke Indonesia secara legal pada 12 Juli 2017 melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya menggunakan visa kunjungan.

Selama di Indonesia, mereka berada di Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo untuk mengikuti kegiatan pendidikan.

Saat di pondok keduanya menyerahkan dokumen paspornya kepada pengasuh pondok, dan pihak pondok tidak tahu jika izin tinggalnya berakhir.

"Mereka diketahui overstay (melebihi izin tinggal) selama 327 hari," beber Kartana.

Sedangkan WN asal Jerman, Daniela Hempel datang ke Indonesia melalui Bandara Juanda pada 27 Juni 2017, dengan visa kunjungan. Saat diamankan petugas Pora, yang bersangkutan berada di Kabupaten Banyuwangi.

"Daniela di sana juga mengelola tempat wisata rumah pohon bernama ‘Ijen Shelter’ yang disewakan kepada wisatawan lokal dan asing, dia datang ke Indonesia dengan visa kunjungan," ungkap Kartana.

Lebih jauh Kartana menegaskan, perlu tindakan tegas administratif, karena apa yang dilakukan wanita asal Jerman tersebut di Indonesia dinilai layaknya seorang investor, membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 

"Sehingga layak dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan pencekalan," pungkas Kartana.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id