Seorang guru honorer melakukan proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Bandung III Jombang, Jawa Timur. Foto: Antara/Syaiful Arif
Jombang: Sebanyak 872 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap tergabung dalam honorer K2 Kabupaten Jombang. Mereka menyesalkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tetap diberlakukan, padahal membuat status kepegawaian mereka semakin tidak jelas.

"Dalam undang-undang tersebut yang diakui hanya ada dua status yakni pegawai negeri sipil (PNS) serta pegawai kontrak, kita yang honorer semakin tidak jelas," kata Koordinator Honorer K2 Kabupaten Jombang Ipung Kurniawan, Senin, 7 Mei 2018.

Ia menambahkan dasar pengangkatan honorer sendiri menjadi melalui peraturan pemerintah. Namun, undang-undang ASN sangat bertolak belakang dengan peraturan pemerintah tersebut.


"Dengan ketidakjelasan status, kita sebagai honorer tidak ada payung hukum yang melindungi sehingga dengan mudah dikeluarkan atau diberhentikan ketika dalam masa kerja," imbuhnya.

Padahal jika mengacu pada masa kerja rata-rata honorer di Kabupaten Jombang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Status kepegawaian mereka bernasib semakin tidak jelas.

"Kita diangkat pada tahun 2005 dengan surat keputusan per tanggal 1 Januari jika dihitung sampai saat ini sudah lebih dari 13 tahun kita mengabdi," tegasnya.

Sebelumnya, Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam Honorer K2 Kabupaten Jombang akan mengadukan nasib mereka kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia terkait kebijakan dari pengangkatan PNS dengan jalur ujian tes.



(SUR)