NEWSTICKER
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta. (Dok: Humas Pemprov Jatim).
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta. (Dok: Humas Pemprov Jatim). (Amaluddin)

Khofifah Perjuangkan Masyarakat Jatim Dapat Pupuk Subsidi dan Alsintan

pupuk subsidi
Amaluddin • 26 Februari 2019 19:00
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Februari 2019. Rapat tersebut bahas terkait Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
 
Dalam ratas tersebut, Khofifah meminta agar Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Surat Keputusan (SK) badan hukum kepada 155 LMDH di Jatim. Sebab, hanya 1.832 dari total 1.987 LMDH yang telah berbadan hukum di Jatim.
 
Selain itu, Khofifah juga meminta agar LMDH yang ada di Jatim masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), mengingat sebagian besar masyarakat di Jatim bercocok tanam. Dengan masuk RDKK, maka mereka akan mendapatkan pupuk, benih dan bibit yang bersubsidi, serta alat mesin pertanian (alsintan).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masuknya LMDH ke RDKK ini untuk memastikan masyarakat LMDH mendapatkan hak-hak untuk bisa bertanam lebih produktif. Untuk itu para bupati diharapkan lebih proaktif agar dipastikan LMDH di daerahnya masuk RDKK," kata Khofifah, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom.id.
 
Terkait masalah tersebut, menurut Khofifah, Menteri Hukum dan HAM akan segera memerintahkan Kanwilnya di Jatim untuk koordinasi dengan Pemprov, supaya LMDH di Jatim bisa segera berbadan hukum.
 
Tak hanya itu, mantan Menteri Sosial (Mensos) ini juga menyampaikan kepada Menteri Kehutanan terkait permasalahan Desa Sumbertangkil dan Purwodadi, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Di mana, desa tersebut pada tahun 1981 sudah memiliki SK Gubernur, namun pada tahun 2016 lalu desa tersebut terverifikasi sebagai hutan lindung.
 
Khofifah berharap Menteri Kehutanan dapat memastikan status lahan desa tersebut sebagai lahan desa mengingat kehidupan masyarakat dan berbagai pembangunan sudah berlangsung cukup lama di desa tersebut. 
 
"Jadi hal-hal teknis seperti ini bila tidak disisir nantinya akan menimbulkan masalah berkepanjangan dan ketidakpastian di kemudian hari. Tadi Menteri Kehutanan juga sudah meminta data-datanya dan Pemprov Jatim akan segera kirim surat hari ini," katanya.
 
Ia menegaskan, semua langkah ini dilakukannya agar masyarakat dapat hidup tenang, kerja berkepastian, serta bercocok tanam dengan aman dan baik, tanpa harus ada kekhawatiran atau masalah yang menghantui.
 
“Ini kepastian hukum bagi masyarakat  yang harus kita tegakkan, apalagi kebanyakan masyarakat yang ada di sekitar hutan adalah masyarakat miskin,” kata Khofifah.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif