Pemerintah Desa Berperan Penting Lindungi Pekerja Migran

Gervin Nathaniel Purba 18 November 2018 21:12 WIB
berita kemenaker
Pemerintah Desa Berperan Penting Lindungi Pekerja Migran
Menaker Hanif Dhakiri (kiri) pada Jambore Petugas Desmigratif Nasional. (Foto: Dok. Kemenaker)
Pasuruan: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhaikiri menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam memfasilitasi warganya yang berkeinginan menjadi pekerja migran melalui prosedur yang benar dan legal.

Banyaknya calo yang beredar di desa selama ini menjadi penyebab banyak aparatur pemerintah desa tidak mengetahui ada warganya bekerja keluar negeri.

"Keterlibatan aparat desa perlu diperkuat. Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik karena banyaknya calo beredar di desa-desa," ujar Hanif saat memberikan arahan Jambore Petugas Desmigratif Nasional di Village Hall Pusat Pelatihan Kerja/SETC (Sampoerna Enterpreneurship Training Center), Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,  dalam keterangan tertulis, Minggu, 18 November 2018.



(Foto: Dok. Kemenaker)

Menurut Hanif, selama ini pemerintah terus memperkuat program di berbagai desa agar tidak bersifat parsial, tidak kompreshensif, dan tidak terpadu. Apalagi desa sebagai fokus program desmigratif, sangat penting dijangkau secara nasional.

Maka dari itu, layanan migrasi sebagai salah satu dari empat pilar program desmigratif sebenarnya merupakan P3K untuk proses migrasi. Di program itu ada pendataan dan ada pendaftaran sebagai antisipasi pendataan awal migrasi.

"Jadi orang yang keluar masuk ke desa itu bisa terdata dan terkelola dengan baik. Hal ini perlu dilakukan terutama bagi yang penduduknya bekerja di luar negeri," ujarnya.

Selama ini data WNI yang menjadi pekerja migran tidak terkelola dengan baik. Misalnya, pengalaman saat mengirim jenazah pekerja migran ke Jawa Tengah, ternyata pekerja migran tersebut berasal dari Jawa Timur. Demikian pula saat dikirim ke Jawa Timur, ternyata orang Nusa Tenggara Barat. 

"Kita kirim ke Nusa Tenggara Barat, ternyata orang Nusa Tenggara Timur.  Kenapa? Karena prosesnya diluar, pemerintah desa bahkan tidak tahu ada warganya keluar negeri karena calo-calo mengambil dan memprosesnya di luar daerah. Ini perlu diatasi bersama," kata Hanif.

Jambore Nasional Desmigratif yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sebanyak 108 peserta petugas Desmigratif angkatan 2017 dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, sharing pengalaman dan tanya jawab.

Tujuan digelarnya Jambore Nasional Petugas Desmigratif adalah untuk mempertemukan petugas Desmigratif dari seluruh Indonesia dan membangun solidaritas dalam menguatkan aliansi-jaringan bersama, ajang tukar pikiran antar petugas desmigratif, dan sebagai evaluasi kinerja petugas desmigratif dalam melayani dan memberdayakan PMI serta keluarganya.

"Lewat Jambore ini diharapkan juga tercipta ikatan-ikatan kekuatan dan semangat baru dalam menjalankan pengabdian pendampingan masyarakat PMI, hingga akhirnya tercapai secara optimal cita-cita program desmigratif Kemenaker," katanya.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id