Kontraktor Proyek Dinas PUPR Sidoarjo Terancam Masuk Daftar Hitam
Kepala Dinas PU PR Sidoarjo Sigit Setyawan saat sidak lokasi pengerjaan saluran di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sidoarjo, Jawa Timur -- medcom.id/Syaikhul Hadi
Sidoarjo: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberi kesempatan ke kontraktor hingga 50 hari ke depan untuk menyelesaikan pengerjaan proyek. Jika hingga batas waktu yang ditentukan proyek yang dijanjikan tak kunjung selesai, kontraktor tersebut bakal masuk daftar hitam.

"Kontraktor tidak bisa ikut semua pengerjaan di Indonesia selama dua tahun," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sidoarjo Sigit Setyawan usai sidak di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 2 Januari 2018.

Hingga batas waktu penyelesaian, kontraktor dikenai denda per harinya hingga proyek selesai. Denda yang ditetapkan yaitu 1/1000 dari nilai kontrak.


Sigit menjelaskan, secara anggaran 2017 pengerjaan memang sudah final. Namun, dalam hal ini akan ada pengajuan kembali dengan jaminan pembayaran atas pengerjaan yang belum terselesaikan.

(Baca: Tujuh Proyek Dinas PUPR Sidoarjo Molor)

Semisal, lanjut Sigit, kontrak senilai Rp100 miliar. Sedangkan pengerjaan proyek yang belum terselesaikan senilai Rp10 miliar, maka kontraktor atau rekaman harus memberi jaminan senilai Rp10 miliar.

"Artinya, pengerjaan di 2017 yang belum selesai akan dibayarkan di anggaran 2018. Karena APBD 2018 sudah berjalan, maka akan dianggarkan di APBD-P 2018," tambahnya.

Menurut Sigit, keterlambatan pengerjaan proyek beberapa disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen penawaran yang diajukan rekanan sebelumnya. Pihaknya meminta agar kualitas pembangunan dilakukan sesuai dengan dokumen yang diterimanya.

"Dalam proses pengadaan itu, kami mensyaratkan spesifikasi box culvert sesuai dengan dokumen pengadaan yang kami buat dan dokumen penawaran yang dibuat kontraktor kepada kami. Tapi, dalam pelaksanaannya ada sebagian yang tidak sesuai. Makanya kami minta disesuaikan," tegasnya.

Sebagai informasi, Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo mencatat ada tujuh proyek pengerjaan jalan di 2017 yang pengerjaannya molor dari jadwal. Hal itu terungkap setelah inspeksi mendadak ke lokasi proyek.

Proyek yang molor di antaranya pengerjaan jalan beton, pembangunan saluran, dan pelebaran jalan. Pemkab Sidoarjo memberi kesempatan ke kontraktor hingga 50 hari ke depan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Kontraktor didenda karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.



(NIN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id