Suasana gedung DPRD Kota Malang, Senin, 3 September 2018. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Suasana gedung DPRD Kota Malang, Senin, 3 September 2018. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq (Daviq Umar Al Faruq)

Korupsi Massal Malang Akibat Informasi Publik Tertutup

kasus korupsi Korupsi APBD-P Malang
Daviq Umar Al Faruq • 12 September 2018 19:56
Malang: Malang Corruption Watch (MCW) menilai kasus korupsi massal yang di Kota Malang bisa terjadi akibat kurang terbukanya informasi. Baik dari DPRD maupun dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
 
Koordinator MCW M Fachrudin mengatakan Kota Malang masih menjadi salah satu daerah yang memiliki masalah dalam keterbukaan informasi. Di antaranya terkait dokumen informasi publik.
 
"Misalnya terkait dokumen-dokumen informasi publik yang masih belum terbuka. Seperti soal perwali, APBD itu kan belum terbuka. Kemudian terkait dokumen2 kontrak pengadaan," katanya, Rabu 12 September 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
 
Korupsi Massal Malang Akibat Informasi Publik Tertutup
Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M Fachrudin di Balai Kota Malang, Rabu 12 September 2018. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

 
Peristiwa itu tercatat sebagai rekor dengan jumlah tersangka kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Hal itu diakui Fachrudin merupakan salah satu akibat tertutupnya informasi ke masyarakat.
 
"Yang seharusnya dokumen kontrak pengadaan ini terbuka kepada publik. Tapi nyatanya hingga hari ini belum terbuka. Ini saya kira penting," ucapnya.
 
Minimnya keterbukaan informasi menyebabkan proses negosiasi transaksi tidak bisa dikontrol. MCW menyarankan Pemkot Malang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membuka dokumen informasi publik seluas-luasnya. Masyarakat pun perlu diedukasi.
 
"Edukasi bagaimana agar dokumen publik ini bisa dibaca, dan dimonitoring. Karena kalau hanya terbuka tapi publik tidak diajari ya sama saja. Harus kearah situ, dan smart city arahnya juga ke sana," tuturnya.
 
Namun, Fachrudin juga berharap masyarakat lebih peduli kepada pemerintahan di Kota Malang. Roda pemerintahan berjalan dengan baik bila dikawal dengan sungguh-sungguh.
 

 
 
 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif