Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Jalan Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo, Jumat (28/12).
Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Jalan Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo, Jumat (28/12). (Heri Susetyo)

Mantan Bupati Mojokerto Dituntut Berlapis

kpk kasus korupsi
Heri Susetyo • 29 Desember 2018 09:31
Sidoarjo: Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dituntut 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut MKP membayar denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan penjara.
 
Selain itu, MKP juga dikenai tuntutan pidana tambahan membayar uang pengganti senilai Rp2,75 miliar. Uang pengganti harus dibayarkan selambat-lambatnya sebulan setelah putusan ber-kekuatan hukum tetap. 
 
Jika dalam waktu itu tidak bisa membayar, jaksa akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti. Bila tidak memiliki harta benda mencukupi, akan ditambah hukumannya dua tahun penjara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus korupsi mantan Bupati Mojokerto ini juga berimbas pada karier politiknya. Hal itu disebabkan jaksa KPK juga menuntut pencabutan hak politik selama lima tahun. 
 
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara pokoknya," kata jaksa KPK Joko Hermawan.
 
MKP dijerat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP karena melakukan korupsi. Dalam kasus ini MKP diduga menerima hadi-ah atau janji terkait dengan perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto sekitar Rp2,75 miliar.
 
Selain MKP, dalam kasus ini KPK juga menjerat Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure, dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sebagai tersangka suap.
 
Kasus suap kepada MKP bermula saat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyegel 22 menara komunikasi karena tak memiliki izin yang cukup. MKP kemudian meminta fee Rp200 juta sebagai biaya perizinan. 
 
Total fee untuk perizinan 22 menara itu sebesar Rp4,4 miliar, tapi baru diberikan Rp2,75 miliar. Pada persidangan sebelumnya setiap saksi yang dihadirkan mengarah bahwa MKP menjadi otak dalam kasus ini. Perilaku koruptif MKP lain pada permintaan setoran dari dinas-dinas lain di bawahinya.
 

(ALB)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi