Kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang

Tiga Anggota Ditunjuk Pimpin DPRD Malang

Daviq Umar Al Faruq 06 Mei 2018 14:25 WIB
suap ketua dprd malangKorupsi APBD-P Malang
Tiga Anggota Ditunjuk Pimpin DPRD Malang
Anggota DPRD Kota Malang Sahrawi (tengah) dan Wakil Ketua DPRD Malang HM Zainudin (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (3/5).
Malang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan pimpinan DPRD Kota Malang yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Kabag Otoda Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otoda) Pemprov Jawa Timur, Indah Wahyuni mengatakan upaya menunjuk Plt ini diambil untuk memperpendek mekanisme.

"Mekanisme yang diperpendek ini telah disepakati bersama. Dari yang awalnya menetapkan pimpinan sementara menjadi penunjukkan Plt pimpinan dewan," kata Indah, Minggu, 6 Mei 2018.


Ada tiga anggota DPRD Kota Malang yang ditunjuk menjadi Plt pimpinan dewan. Ketiga anggota tersebut adalah Choeroel Anwar (Partai Golkar), Sony Yudiarto (Partai Demokrat) dan Abdurrohman (Partai Kebangkitan Bangsa).

Baca: KPK Panggil Sekwan Kota Malang

Indah menambahkan dengan adanya Plt ini maka tidak diperlukan lagi pimpinan sementara. Sebab, ketiga Plt ini bakal bertugas memimpin setiap pelaksanaan rapat dewan.

"Kami tidak keluar konteks karena ini sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang kami terima pada hari Kamis, 3 Mei 2018 lalu," ucapnya.

Menurut surat edaran Mendagri, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa agar tidak terjadi stagnasi pada jalannya pemerintahan maka bisa diambil langkah diskresi.

"DPRD Kota Malang tetap bisa melakukan rapat. Sebab dua pertiga dari total anggota dewan keseluruhan sejumlah 45 orang yakni 26 orang. Dengan catatan semua anggota harus hadir saat rapat," pungkasnya.

Baca: 5 Anggota DPRD Malang Diperiksa Perdana KPK

Sementara itu, penunjukan Plt pimpinan dewan ini seharusnya berjumlah empat orang. Namun, PDI Perjuangan selaku partai pemenang legislatif di Kota Malang masih belum menyetorkan nama sebagai Plt ketua DPRD.

Sebelumnya diberitakan, KPK menahan 19 anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap untuk memuluskan pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. 

Selain belasan anggota dewan, lembaga anti rasuah juga menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistyo serta Wali Kota Malang non aktif Moch Anton.





(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id