TKI Ilegal di Sumenep Tergiur Upah Tinggi

Rahmatullah 15 Februari 2018 18:48 WIB
tki
TKI Ilegal di Sumenep Tergiur Upah Tinggi
Ilustrasi. Foto: Antara/Rekotomo
Sumenep: Adanya TKI ilegal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, rupanya karena tergiur upah tinggi. Meski penuh risiko mencari nafkah ke negeri orang, para TKI ilegal tersebut tetap nekat karena terdesak kebutuhan. Mereka pun hanya bisa pasrah dideportasi ketika tertangkap aparat keamanan setempat.

Kabid Percepatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep, Moh Zaini, mengatakan banyak warga Sumenep terpengaruh tekong. Oknum tak bertanggung jawab itu memanfaatkan kondisi ekonomi calon korban dengan iming-iming penghasilan tinggi. 

"Rata-rata memang karena terpengaruh bujukan tekong untuk menjadi TKI ilegal," kata Zaini, Kamis, 15 Februari 2018.


Zaini menuturkan, para TKI ilegal itu diselundupkan tekong ke Malaysia. Rata-rata dari Kepulauan Arjasa dan Kangayan. Berdasarkan penuturan para TKI ilegal saat dipulangkan ke kampung halaman, mereka menjadi buruh bangunan di Negeri Jiran.

Tapi Zaini bersyukur karena sejak Januari hingga pertengahan Februari ini belum ada warga yang dideportasi dari Malaysia karena dokumen tidak lengkap. Dia berharap hingga kapan pun tidak ada warga dipulangkan ke Indonesia karena tertangkap sebagai TKI ilegal.

Zaini menyebut selama tahun 2017 lalu lebih 100 TKI ilegal dideportasi dari Malaysia. Tapi angka itu diklaim sudah menurun jika dibandingkan jumlah di tahun 2015 dan 2016. Untuk menekan angka TKI ilegal, kata dia, dinas intens melakukan sosialisasi soal mudarat mencari nafkah di negeri orang dengan cara tidak prosedural.

"Kita terus lakukan sosialisasi di kantong-kantong TKI ilegal. Kita beri pembekalan kepada masyarakat agar tidak mau bujuk rayu siapa pun untuk berangkat ke luar dengan cara ilegal," ungkapnya.

Meski demikian, Zaini mengakui sosialisasi tersebut kurang maksimal. Mestinya dilakukan untuk tiap kecamatan, tapi selama ini hanya dilakukan di kantong-kantong TKI ilegal. Semua itu karena terbatas anggaran.





(ALB)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id