Revisi UU ASN untuk Pegawai Honorer Dikebut

Daviq Umar Al Faruq 05 Maret 2018 08:34 WIB
tenaga honorer
Revisi UU ASN untuk Pegawai Honorer Dikebut
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka saat konsolidasi #SahkanRevisiUUASN di UMM Dome, Kota Malang, Minggu 4 Maret 2018. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Malang: Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengajak ribuan pegawai honorer di Jawa Timur (Jatim) mendukung revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi tengah terus didorong demi menyematkan nasib pegawai honorer di UU ASN.

Dia mengatakan sejumlah dewan yang didukung Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) tengah memperjuangkan revisi. Gayung bersambut, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menugaskan sejumlah menterinya untuk memulai revisi.

"Alhamdulillah, Pak Jokowi sudah datang ke DPR RI untuk menugaskan tiga orang menterinya. Kami juga sudah rapat sekali di badan legislasi (baleg) 24 Januari lalu. Insyaallah mulai Senin, 5 Maret 2018, mulai masa sidang," kata dia di Malang, Jawa Timur, Minggu, 4 Maret 2018.


Rieke mengatakan, dirinya akan terus melakukan konsolidasi bersama KN-ASN. Hingga saat ini terdapat sekitar 8.782 pegawai honorer di Jatim yang tergabung dengan KN-ASN.

"Kita akan terus melakukan konsolidasi. Kali ini adalah konsolidasi yang dihadiri perwakilan KNASN se-Jawa Timur. Kita sedang berjuang agar revisi UU ASN dapat segera dibahas bersama DPR RI," kata Rieke.

Upaya ini dilakukan setelah melihat banyaknya pegawai honorer yang tidak sejahtera, khususnya di Jawa Timur. Salah satunya adalah perawat honorer asal Ngawi, Alis Wibowo. Dia mengaku tak memiliki surat keputusan (SK) apapun meski telah bekerja selama 10 tahun.

"Kabupaten Ngawi buruk soal honorer. Saya 10 tahun bekerja tidak punya SK apapun. Padahal saya kerja setiap hari bahkan kerjaan saya lebih berat daripada PNS," keluhnya.

Alis mengungkapkan dirinya hanya memiliki surat latihan kerja (Laker) saja. Bahkan sejak awal bekerja dia tak pernah mendapatkan gaji sepeserpun. Selama ini dia hanya mendapatkan uang belas kasih dari PNS yang tak lebih dari Rp300 ribu per bulannya.

"Pak Presiden mohon liat kami dan dukung kami. Ubahlah nasib kami dengan mengesahkan revisi UU ASN," tutupnya.

 



(SUR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id