"Kabupaten Malang ini termasuk BUMDesnya bisa dijadikan contoh. Bahkan Desa Pujon Kidul itu BUMDesnya begitu berhasil sampai masuk di dalam sosmednya Pak Presiden langsung," katanya di Malang, Jumat 8 Maret 2019.
Sebagai informasi, Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan hanya bermodalkan Rp60 juta kini telah menjelma menjadi tujuan wisata ternama di Malang.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kabupaten Malang memiliki 370 desa. Sebanyak 113 desa telah mendirikan BUMDes. BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Pujon Kidul merupakan yang terbaik dan kerap kali meraih penghargaan di tingkat nasional.
Bahkan, Desa Pujon Kidul mendapatkan perhatian tersendiri dari Presiden RI, Joko Widodo. Hal itu terlihat dari unggahan video berjudul ‘Era Baru Desa Pujon Kidul’ di akun YouTube orang nomor satu di Indonesia itu.
"Misalnya untuk desa cash less nanti saya akan mulai yang untuk dengan BUMN itu di Kabupaten Malang. Kalau yang dengan swasta kita yang udah mulai di Kabupaten Sleman. Kemudian ada beberapa program lagi itu kita mulai di Kabupaten Malang karena komitmennya kuat di bupatinya," imbuhnya.
Eko menjelaskan Kabupaten Malang memiliki infrastruktur yang relatif sudah lebih baik. Hal itu menjadi salah satu alasan Kabupaten Malang menjadi percontohan.
"Jadi untuk beralih lebih cepat lagi ke sektor pemberian ekonomi dan pembayaran masyarakat, Malang bisa kita jadikan contoh. Apalagi sudah ada contoh BUMDesnya kayak Pujon Kidul, Boon Pring dan lain-lain," bebernya.
"Bahkan ada desa terbaik yang juara di Indonesia juga dari Kabupaten Malang juga kan. Banyak hal yang bisa kita dorong, terutama di sektor parawisata," tambahnya.
Disisi lain, Eko menambahkan program dana desa hingga saat ini terbilang sukses. Pasalnya, lebih dari 1000 BUMDes yang telah memiliki pendapatan diatas Rp 1 miliar.
"Dan sudah ada beberapa BUMDes yang membayar pajaknya lebih besar dari dana desa," ujarnya.
Sementara itu apabila ada penyalahgunaan dana desa, Eko mengaku bakal diselesaikan oleh kepala dinas di wilayahnya masing-masing. "Ada kesepakatan dari kapolres kalau ada kasus dilimpahkan ke inspektorat dulu untuk diselesaikan. Kalau tidak bisa baru diproses hukum lebih lanjut," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(ALB)
